Friday , August 17 2018
Beranda / Berita / Dana Rp. 440M Untuk THR Pegawai Honorer, Ini Penjelasan Lengkap Menkeu
deras.co.id
Pegawai honorer dapat THR, ini penjelasan lengkap Menkeu Sri Mulyani

Dana Rp. 440M Untuk THR Pegawai Honorer, Ini Penjelasan Lengkap Menkeu

Jakarta, Kementerian Keuangan akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp440,38 miliar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menuturkan, pegawai honorer instansi pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR.

“Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak,” tulis Sri di laman Facebook yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.

Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut, telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

Untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018, termasuk dokter PTT (pegawai tidak tetap), bidan PTT, tenaga penyuluh KB, dan lain-lain.

Kemudian, untuk pegawai non-PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris, dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Sri Mulyani juga membahas mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah yang telah diatur sesuai Permendagri Nomor 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, lanjut Menkeu, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi THR untuk pegawai kontrak pada Satuan Kerja (Satker) pemerintah pusat sudah memperhitungkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran.

“Bukan belanja pegawai, sesuai PMK 49/2017 dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK [Surat Keputusan] pejabat yang berwenang,” katanya.

Adapun kucuran THR yang akan diterima pegawai non PNS seperti sekretatis, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti [office boy], dibayarkan tambahan honor 1 bulan untuk THR.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, saat ini Satker pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga diharapkan, penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri,” jelasnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id

Baca Juga

deras.co.id

Ternyata Inilah Makhluk Tercepat Di Bumi, Lebih Cepat Dari Cheetah dan Elang

Para ilmuwan memiliki rencana untuk mempelajari makhluk paling cepat di Bumi. Ini dilakukan untuk mengetahui …