DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah bertemu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan ini berlangsung di Bandara Halim Perdanakusumah, ketika Jokowi pulang usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. “Ya tadi malam (bertemu), setelah saya dari Bali. Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan (terkait pembelian senjata),” ujar Jokowi, Rabu (27/9).
Menurut Jokowi, dari hasil pertemuan tersebut sudah ada penjelasan yang lebih spesifik. Dan penjelasan dari Menko Polhukam Wiranto sudah cukup jelas. “Saya kira tidak usah saya ulangi lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, menjelaskan soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian 5.000 unit senjata. Wiranto menegaskan, pernyataan itu berkaitan dengan komunikasi yang belum tuntas soal pembelian 500 pucuk senjata.
Wiranto menuturkan, pernyataan Gatot sudah bergulir dan menjadikan banyak spekulasi bagi publik. Masyarakat mengira, ada sejumlah hal yang melatarbelakangi pernyataan itu.
“Apakah karena keadaan genting sebab ada kekuatan yang ada di masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional? Saya kira tidak pada tempatnya dihubungkan dengan hal ini (pembelian senjata),” ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Ahad (24/9).
Wiranto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kapolri, TNI, BIN, dan sejumlah pihak lain yang terkait. Menurutnya, pernyataan itu terkait masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam pembelian senjata.
“Setelah ditanyakan, ternyata ini berhubungan dengan 5000 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Pengadaannya pun didanai oleh APBN,” lanjut Wiranto.
Menteri Pertahanan Ryamzard Ryacudu juga telah mengklarifikasi hal ini. Menurutnya, semua pengadaan senjata pasti akan melalui proses permohonan kepada Kemenhan. Yang ada, kata Ryamizard, adalah pengadaan 521 pucuk senjata api untuk kebutuhan pendidikan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sumber: republika.co.id
