Tuesday , October 16 2018
Beranda / Berita / Periode 2017-2021, Hampir 300 Ribu Guru PNS Akan Pensiun
deras.co.id
Guru Garis Depan

Periode 2017-2021, Hampir 300 Ribu Guru PNS Akan Pensiun

Dalam kurun 2017–2021, bakal terjadi gelombang pensiun guru PNS dalam jumlah besar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, total guru yang pensiun lebih dari 295 ribu orang. Itu menjadi kesempatan bagi tenaga honorer untuk ’’naik kelas’’ jadi guru PNS.

Untuk mencari solusi pengisian kekosongan guru PNS tersebut, Kemendikbud segera berkoordinasi lintas kementerian. Di antaranya dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemenag.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman menyatakan, kekosongan guru PNS itu tidak bisa diisi hanya dari perekrutan guru garis depan (GGD). ’’GGD itu kan untuk mengisi kekosongan guru di daerah terpencil dan terluar, sedangkan yang pensiun tidak hanya di daerah terpencil,’’ jelasnya. Selain itu, dari sisi jumlah kuota, GGD tidak sebanding dengan jumlah guru PNS yang pensiun.

Contohnya, tahun ini kuota guru PNS melalui GGD berjumlah tujuh ribu kursi, tetapi terisi 6.296 orang. Sementara itu, jumlah guru PNS yang pensiun pada 2017 mencapai 38.829 orang. Tahun depan guru PNS yang pensiun berjumlah 51.458 orang, sedangkan kuota GGD-nya hanya 2.086 orang.

Nurzaman mengatakan, teknis perekrutan guru PNS belum bisa disampaikan. Sebab, pembahasan lintas kementerian belum dilaksanakan. Namun, lanjut dia, ada kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi PNS. Dengan catatan, guru honorer itu memenuhi syarat menjadi guru PNS. Di antaranya, minimal berijazah S-1 atau D-4.

’’Syarat untuk jadi PNS itu sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Bukan kewenangan Kemendikbud,’’ jelasnya. Namun, selama memenuhi syarat, sangat memungkinkan bagi guru honorer untuk menjadi PNS.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menjelaskan, pemerintah pusat harus secepatnya membuat analisis kebutuhan riil guru di lapangan. ’’Analisis kebutuhannya harus per satuan pendidikan,’’ katanya. Dengan begitu, kebutuhan guru bisa tergambarkan lebih detail.

Selama ini pemerintah menyebut rasio guru di Indonesia sudah ideal. Ternyata, dalam menghitung rasio tersebut, juga diikutsertakan guru honorer. Menurut dia, pola menghitung seperti itu tidak fair. Perhitungan rasio guru dengan siswa seharusnya hanya menghitung guru PNS.

Unifah berharap pengisian kekosongan guru PNS pensiun itu memprioritaskan guru honorer. Sebab, banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun membantu pemerintah menambal kebutuhan guru di sekolah negeri. ’’Guru honorer jangan seperti habis manis sepah dibuang,’’ tuturnya.

Terkait dengan pola perekrutan GGD, Unifah menyebut mulai muncul penolakan. Dia berharap Kemendikbud tidak menerjunkan 100 persen guru PNS baru untuk daerah terpencil. Sebaiknya juga mengakomodasi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi di daerah terpencil. Perkara ada yang belum sarjana, itu jadi kewajiban pemerintah pusat atau daerah untuk menyekolahkan dahulu.

Sumber: jawapos.com

Baca Juga

deras.co.id

Mahasiswa UNIMED Juara Lomba Karya Tulis Essay Nasional Edufair II 2018

Medan, Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (PLS- FIP) Universitas Negeri Medan berhasil meraih juara 2 pada lomba …