DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
Washington, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya mengatakan kepada pemerintahan Amerika Serikat (AS) bahwa mereka tak akan mendukung rencana Washington untuk perdamaian Israel-Palestina jika tidak mencakup Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
Posisi Saudi ini pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada hari Minggu. Haaretz juga telah mengonfirmasi laporan itu kepada dua diplomat yang terlibat dalam percakapan tentang rencana perdamaian yang digagas pemerintah Donald Trump.
Posisi Saudi diungkapkan oleh Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud selama melakukan rangkaian komunikasi baru-baru ini dengan pejabat senior AS. Sikap Raja Salman juga disampaikan dalam percakapannya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para pemimpin Arab lainnya.
Hal itu bertentangan dengan banyak laporan media selama tahun lalu tentang kesediaan Saudi untuk mengadopsi rencana perdamaian Trump bahkan jika rencana itu tidak dapat diterima oleh Palestina.
Tahun lalu, sebelum pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, The New York Times melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menekan Abbas untuk menerima rencana perdamaian Trump, bahkan tanpa komitmen yang jelas untuk kenegaraan Palestina atau Ibu Kota Palestina di Yerusalem Timur.
Dalam laporan itu, Abbas menolak tekanan putra Raja Salman tersebut dan menyebabkan krisis antara Otoritas Palestina dan Riyadh.
Tetapi hal-hal telah berubah dalam beberapa bulan terakhir, sebagian karena keputusan Yerusalem yang termasuk pemindahan Kedutaan Besar AS ke kota suci itu ditentang dan dikecam oleh Arab Saudi.
Raja Salman menyatakan dukungan untuk posisi Palestina dan meyakinkan para pemimpin Arab lainnya bahwa Arab Saudi masih berkomitmen untuk Prakarsa Perdamaian Arab 2002 yang mencakup negara Palestina dengan wilayah perbatasan tahun 1967 termasuk Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Baca juga: AS Usulkan Perjanjian Damai Dengan Israel, Dubes Palestina: Kami Tidak Tertarik
Raja Saudi itu juga memberikan bantuan USD80 juta kepada Otoritas Palestina untuk mengatasi kesulitan setelah Trump memotong bantuan AS kepada Palestina.
“Mereka memberi tahu pemerintah (AS), ‘Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda sebelum Yerusalem (Timur jadi Ibu Kota Palestina), kami tidak akan bisa melakukannya sekarang’,” kata sumber diplomatik mendeskripsikan perkataan Raja Salman.
Sementara itu, Yordania dan Mesir juga telah mendorong pemerintah AS untuk menyajikan rencana perdamaiannya jika rencana itu adil bagi pihak Palestina. Orang-orang Yordania memperingatkan pemerintah Trump bahwa rencana yang miring ke Israel dapat menciptakan kerusuhan di Yordania, dan memaksa Amman untuk menolak keras.
“Pemerintahan Trump telah menginvestasikan terlalu banyak dalam berpikir bahwa Saudi entah bagaimana dapat memberikan perdamaian Timur Tengah,” kata Ilan Goldenberg, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon yang bekerja pada isu Israel-Palestina dalam pemerintahan Obama.
“Saudi tidak memiliki banyak pengaruh terhadap Abbas, dan tidak pernah realistis untuk mengharapkan mereka memaksanya menerima rencana perdamaian Amerika,” imbuh Goldenbarg.
Aaron David Miller, mantan pejabat AS yang mengambil bagian dalam perundingan Israel-Palestina di bawah sejumlah pemerintahan Demokrat dan Republik, mengatakan kepada Haaretz, Senin (30/7/2018), bahwa posisi Saudi seharusnya tidak mengejutkan.
“Ada perbedaan besar antara meningkatnya keinginan Saudi untuk terlibat dengan Israel dalam berbagai keprihatinan bersama, seperti ancaman Iran, dan gagasan bahwa Arab Saudi akan menekan Palestina pada isu-isu seperti Yerusalem dan permukiman,” ujarnya.
Sumber: sindonews.com
