Saturday , November 17 2018
Beranda / Berita / Dispensasi Gubernur Papua, Demokrat Mainkan ‘Politik Dua Kaki’?
deras.co.id

Dispensasi Gubernur Papua, Demokrat Mainkan ‘Politik Dua Kaki’?

Kurang dua pekan jelang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, dinamika politik terus memanas. Kali ini, Partai Demokrat menjadi sorotan. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu diserang isu main politik dua kaki.

Langkah Partai Demokrat memberi dispensasi kepada kadernya, yang juga Gubernur Papua, Lucas Enembe menggelinding jadi isu panas. Dispensasi kepada Lukas, yang juga Ketua DPD Demokrat Papua itu, terkait dukungan terhadap capres petahana Joko Widodo dan duetnya, Ma’ruf Amin.

Di Pilpres 2019, Partai Demokrat bersama koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, koalisi ini kembali dilanda isu ketidakharmonis terkait Demokrat.

Pasca Lukas Enembe dan Papua, isu mencuat Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada empat DPD lain untuk mendukung Jokowi, bukan Prabowo. Empat DPD tersebut adalah Papua Barat, Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tak berhenti di situ, dikabarkan eks Gubernur Jawa Timur dua periode, Soekarwo kencang berhembus masuk barisan pendukung Jokowi. Soekarwo merupakan Ketua DPD Demokrat Jatim. Kemudian, berlanjut isu Gubernur Banten, sekaligus kader Demokrat, Wahidin Halim yang bakal merapat beri dukungan ke Jokowi.

Bertubi-tubi diserang, elite Partai Demokrat pun memberikan klarifikasi. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menekankan bahwa dispensasi baru sekedar untuk DPD Papua. Menurutnya, Papua berbeda dengan 33 DPD lainnya.

“Itu tadi saya sampaikan, khusus untuk Papua, sampai saat hari ini kita masih mencari formula mencari strategi,” kata Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 10 September 2018.

Agus menekankan, demi strategi keberhasilan di Pemilu Legislastif 2019, Partai Demokrat harus punya strategi yang tepat. Partai Demokrat tak ingin gagal di Pileg 2019, yang digelar serentak dengan Pilpres 2019.

Suara sama disampaikan Kepala Divisi Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ia menepis kabar Soekarwo dan Wahidin Halim yang ikut merapat mendukung Jokowi.

Namun, dijelaskan Ferdinand, untuk Lucas Enembe sudah berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, terkait sikap mendukung Jokowi. “Tidak ada yang salah dengan Lukas Enembe. Mengingat, hasil rakorda juga Papua lebih besar dukung Jokowi. DPP pahami betul Papua,” ujar Ferdinand kepada VIVA, Senin,10 September 2018.

Luka Politik AHY

Opini publik sudah terlanjur melebar dengan isu politik abu-abu Partai Demokrat. Secara administrasi, partai mengusung Prabowo, namun memberikan beri dispendasi pada kader untuk mendukung Jokowi.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, sikap politik Partai Demokrat yang terbelah. Ia menganalisis, masih ada kekecewaan kader Partai Demokrat, karena Agus Harimurti Yudhoyono gagal jadi cawapres Prabowo.

“Sejak awal memang, SBY ingin menggolkan AHY menuju pilpres. Tetapi, ini karena mungkin luka politik, ya jadi dinamika,” kata Hendri kepada VIVA, Senin 10 September 2018.

Hendri menjelaskan, untuk menjawab isu ini, Partai Demokrat mesti membuktikan sikapnya all out mendukung Prabowo. SBY dan elite Partai Demokrat harus bisa meluruskan opini publik yang sudah melebar dan jadi isu politik menyudutkan partai berlambang Mercy itu.

“SBY harus perjuangkan Prabowo ke kadernya. Tetapi, dilihat juga nanti apakah AHY masuk ke timses Prabowo,” ujar Hendri.

Kepala Divisi Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean membantah kemungkinan dispendasi ke Lukas Enembe dikaitkan dengan gagalnya AHY jadi cawapres. Menurutnya, Lukas sudah lama berkonsultasi lama dengan DPP Demokrat.

Dia pun meminta, agar opini yang berkembang tak semakin liar. Ia bilang, Partai Demokrat bukan seolah-olah membiarkan kader berbeda pendapat.

“Tetapi, dicarikan formula yang pas, karena partai juga tidak boleh kehilangan suara dan pendukung. Tetapi, juga harus membantu Prabowo memberikan suara,” kata Ferdinand.

Pengamat politik Rico Marbun melihat sikap politik Partai Demokrat aneh. Ia menyindir dengan kasus Lukas Enembe seolah-olah menganggap Pilpres 2019 tak terlalu penting. Padahal, di tingkat pilkada seperti contoh Pilgub DKI, Partai Demokrat mengancam kadernya yang tak total mendukung putusan partai.

“Berkali-kali, PD secara resmi mengancam kadernya yang tak mau full mendukung pilihan partai. Anehnya, saat di pilpres tak ada ancaman itu. Ini kan politik abu-abu,” ujar Rico kepada VIVA, Senin 10 September 2018.

Demokrat dan koalisi

Strategi politik Partai Demokrat yang memberikan dispensasi kepada pengurus DPD, untuk mendukung Jokowi sebagai langkah wajar. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, untuk menyelamatkan suara di Pileg 2019 dengan bermain dua kaki sebagai opsi pahit, namun harus dilakukan.

“Karena itu, simpanlah telur di keranjang yang berbeda, agar tidak pecah semuanya. Demokrat tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Ujang, Senin 10 September 2018.

Ujang mengingatkan, dalam parcaturan politik adalah kekuasaan dan menang. Partai Demokrat tentu tak ingin gagal di Pileg dan Pilpres 2019.

Ia menganalisa, jika Partai Demokrat ingin menjaga suara di Pileg 2019, harus all out. Sebab, Pemilu 2019, menjadi pertaruhan partai, karena rangkaian pemilu yang digelar serentak.

“Tetapi, tidak untuk Pilpres 2019. Pilpres 2019 bagi Demokrat tidak terlalu menguntungkan, maka beberapa kader Demokrat diberi kebebasan loncat pagar,” jelas Ujang.

Analisa berbeda disampaikan Pengamat Politik Hendri Satrio. Bagi Hendri, koalisi Prabowo-Sandi harus tetap jalan, meski tanpa dukungan Partai Demokrat di lapangan. Dengan kalkulasi dukungan PKS dan PAN, Prabowo-Sandi sudah bisa bergerak.

“Apakah, Demokrat hanya melengkapi syarat administratif usung Prabowo? Ya, koalisi Prabowo harus tetap jalan. Kalau Prabowo menang, yang rugi juga Demokrat kan nanti,” tutur Hendri.

Elite koalisi Prabowo berharap, Partai Demokrat punya penjelasan bijak terkait isu politik dua kaki yang menjadi isu panas. Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Daulay mengingatkan koalisi harus solid.

Menurutnya, bila ada strategi terkait, maka harus menguatkan dukungan terhadap Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Demikian juga, berlaku untuk Partai Demokrat tanpa harus membuat salah paham partai sesama koalisi.

“Jangan sampai, isu dispensasi ke DPD Papua jadi bola liar. Demokrat harus bisa jelaskan. Di satu sisi, koalisi juga harus solid,” sebut Saleh.

Sumber: viva.co.id

Baca Juga

deras.co.id

Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan Listrik, Kinerja PLN Belum Maksimal

Medan, Media berbasis siber, Onlinesumut.com kembali menggelar survei. Setelah turut ambil bagian dalam Pilkada di …