Tuesday , November 13 2018
Beranda / Berita / Menteri Keuangan Ingin Penanggulangan Bencana Seharusnya Tidak Lagi Hanya Andalkan APBN
deras.co.id
Likuifaksi menjadi dampak dari gempa yang terjadi Sulawesi Tengah. (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

Menteri Keuangan Ingin Penanggulangan Bencana Seharusnya Tidak Lagi Hanya Andalkan APBN

Hampir semua jenis bencana terjadi di Indonesia. Mulai banjir, kekeringan, gempa bumi, longsor, tsunami, hingga kebakaran hutan. Tak ayal Indonesia kerap disebut sebagai supermarket bencana. Bencana yang terjadi pun mengakibatkan kerugian ekonomi yang harus ditanggung. Nilainya per tahun mencapai Rp 22,85 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, alokasi dana cadangan bencana dalam APBN selama 2000 hingga 2016 rata-rata mencapai Rp 3,1 triliun per tahun. Dengan demikian, masih ada gap sekitar 78 persen dari kebutuhan untuk memulihkan kondisi wilayah seusai gempa.

“Kadang kita harus mengalokasikan kembali anggaran yang tidak terlalu penting untuk anggaran bencana,” katanya dalam dialog bertema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Indonesia di sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank Group di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Sri Mulyani Minta Penanggulangan Bencana Tidak Lagi Andalkan APBN
Bangunan sekolah yang rusak akibat gempa di Sulteng. (Issak Ramdhani/JawaPos.com)

Menurut dia, penanggulangan bencana itu sudah tidak bisa lagi terus mengandalkan dana APBN. Selain anggaran terbatas, mekanisme pencairan untuk pengajuan tambahan dana membutuhkan waktu sekitar dua pekan dan dianggap kurang fleksibel. Di sisi lain, kebijakan pembiayaan dan asuransi risiko bencana berpeluang menghasilkan dampak positif.

“Beban pendanaan seharusnya bisa dibagi antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Aset kebanyakan tidak ada asuransi, penetrasi asuransi di Indonesia sangat minim,” ujarnya. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani turut menyapa temannya, yakni Menteri Keuangan Filipina Carlos ‘Sonny’ Garcia Dominguez III.

Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, negara kesulitan apabila semua anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dibiayai APBN. “Bencana terbesar tsunami Aceh kita berterima kasih. Tanpa keterlibatan UN dan World Bank, maka bencana di Aceh tidak bisa diselesaikan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, untuk gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulteng, total kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,06 triliun hingga Rp 2,4 triliun. “Sulteng ada 2 ribu sekolah hancur. Jembatan, bangunan pemerintah hancur, ada 60 ribu rumah yang harus direkonstruksi. Perlu anggaran yang besar. Untuk mengurangi itu, maka bicarakan solusi yang terhadap aset negara maupun masyarakat,” ungkapnya.

Alternate Vice Minister of Finance of Japan Yoto Ono mengatakan, ada beberapa pendekatan untuk menghadapi bencana. Salah satunya adalah fiskal dan infrastruktur. “Infrastruktur yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap bencana bisa menghemat biaya. Kualitas bukan suatu kemewahan, harus ada upaya kebijakan untuk implementasi,” urainya.

Dia juga mengatakan, perusahaan asuransi di Jepang menyediakan asuransi seismik kepada masyarakat. Yang ditanggung bukan hanya kerusakan karena gempa, tetapi juga letusan gunung berapi sehingga tidak memberikan tekanan keuangan kepada pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, disaster risk financing and insurance (DRFI) merupakan upaya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani pembiayaan terhadap bencana.

Sumber: jawapos.com

Baca Juga

deras.co.id

Hijrah Fest 2018, UAS Takjub Melihat Peserta Kajian Diisi Anak-Anak Muda

Jakarta, Ustadz Abdul Somad (UAS) takjub dengan antusiasme masyarakat menghadiri kegiatan Hijrah Fest 2018 di Senayan …