DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek mengklarifikasi kabar pemutusan kerja sama sejumlah rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Dia menegaskan, hal itu bukan lantaran devisit yang dialami saat ini.
“Tidak ada RS yang diputuskan kerjasamanya dengan BPJS, kalaupun ada dikarenakan faktor akreditasi yang tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya di kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, Senin (7/1).
Nila mengakui bahwa ada RS yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Meski demikian, pasien yang sudah terdaftar dan sedang menjalani pengobatan akan tetap dilayani dengan cara dipindahkan ke RS yang lain.
“Pasien ini akan kami kelola untuk dipindahkan di rumah sakit yang mendapatkan akses,” tutur dia.
Dia menyebutkan, persayaratan yang harus dilakukan RS untuk mendapatkan akreditasi dari Kemenkes antara lain kepemilikan izin operasional. Artinya, RS harus dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktek (SIP). Selain itu, juga komitmen untuk menyelesaikan izin pengelolaan air limbah (IPAL).
Baca juga: Alasan Akreditasi, BPJS Putus Kontrak Sementara 8 Rumah Sakit Bogor
“Kalau sudah memenuhi kriteria ini baru akan dilakukan akreditasi. 90 persen pasti lulus, asalkan persyaratan di atas sudah dipenuhi,” pungkas Nila.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan dikabarkan memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada 2019 karena tidak memenuhi sejumlah syarat akreditasi dan izin beroperasi.
Adapun sejumlah RS yang tidak lagi bekerja sama di antaranya Rumah Sakit Umum Islam (RSUI Kustati Solo, RS Amal Sehat Sragen, dan RS Amal Sehat Wonogiri). Sementara di Jabodetabek dan Jawa Barat, di antaranya RS Citama Kabupaten Bogor dan RS Karya Medika II Bekasi serta RS Mm Indramayu Jawa Barat. Tertera pengumuman pasien peserta BPJS dan rujukan tak bisa dilayani lagi di RS tersebut.
Sumber: jawapos.com
