Beranda / Berita / Kapolri Siap Tindak Jika Ada Gerakan yang Ingin Menggulingkan Pemerintah
deras.co.id

Kapolri Siap Tindak Jika Ada Gerakan yang Ingin Menggulingkan Pemerintah

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian‎ berharap tidak ada lagi aksi gerakan massa usai pemenang Pilpres 2019 diumumkan. Pasalnya, jika aksi itu ditujukan untuk menggulingkan pemerintah maka itu sama saja makar.

“Jika sudah ada bahasa-bahasa yang akan menjatuhkan pemerintah, maka akan berhadapan dengan Pasal 107 KUHP yang menjelaskan soal makar dan ada ancaman pidananya,” ujar Tito di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/5).

Pasal itu, lanjut Tito, diterapkan bagi mereka yang jelas-jelas ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. “Jadi sudah sangat jelas, dan itu adalah Undang-undang dibuat oleh rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Tito juga mengaku pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan hukum apabila aksi massa itu sudah menjurus ke arah makar. Terlebih berkoar-koar adanya kecurangan di Pilpres. Namun buktinya tidak ada.‎

“Misalnya, mengatakan ada kecurangan, tapi buktinya tak jelas sehingga terjadi keonaran dan masyarakat terprovokasi untuk ribut, itu kita akan tindak,” ungkapnya.

Tito juga meyakini, jika nanti ada pengumpulan massa yang mengarah pada penggulingan pemerintahan, maka bisa dipastikan jumlahnya akan lebih kecil.

“Saya kira itu lebih kecil dibanding people power yang 153 juta lebih,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga menuturkan, saat ini setidaknya ada 113 perkara yang masih dalam tahap penyidikan. Seperti pemalsuan KTP, surat suara, kampanye di luar jadwal dan tidak menyerahkan salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Kasus lain misalnya politik uang tercatat ada 38 perkara, kemudian tindakan mengungtungkan atau merugikan pasangan calon sebanyak 28 perkara. Kasus penghinaan kepada perserta pemilu sebanyak 13 sama seperti kampanye menggunakan pihak-pihak yang dilarang.

Kemudian kampanye di tempat ibadah dan pendidikan 15 perkara. Menggunakan fasilitas pemerintah ada 10 perkara, perusakan alat peraga kampanye tujuh perkara, menghasut dan adu domba ada dua perkara. Menghalangi jalannya kampanye tiga perkara, mencoblos lebih dari satu kali yang terbukti tiga perkara.

Sebelumnya,  Mabes Polri mulai mengungkap sistem kerja kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung yang baru-baru ini ditangkap di Bekasi, Tegal dan Bitung. Mereka diduga kerap melancarkan aksi dengan memanfaatkan momen besar di DKI Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Umum (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, salah satu aksi yang akan ditunggangi mereka yaitu apabila gerakan people power terjadi. Dengan adanya aksi di tengah kegiatan tersebut, ditengarai bisa memantik kelompok lain untuk beraksi.

“Yang bersangkutan akan memanfaatkan momentum pemilu ini, khususnya di Jakarta. Ketika di Jakarta ini unjuk rasa, dan mengarah ke anakris, ini akan momentum yang bersnagkutan untuk melakukan serangan aksi bom bunuh diri,” ujar Dedi di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5).

“Mereka menghendaki itu, apabila ada people power mereka menjadikan itu sarana dalam menjalankan aksinya,” lanjutnya.

Kelompok JAD Lampung ini sendiri digerakkan oleh SL. Kelompok ini sempat lari ke Papua dan membentuk dua sel di sana. Kemudian sel pertama diarahkan ke Bekasi, satu lainnya ke Poso.

JAD Lampung ini dikatakan Dedi berbeda dengan Sibolga, ini dianggap jauh lebih keras. Selain itu SL juga memiliki kemampuan merakit bom.

Lebih lanjut, penyandang bintang satu polri ini mengatakan, kelompok JAD Lampung tersebut bergerak terstruktur. Dengan tujuan utama aparat kepolisian yang sedang bertugas.

“Kemudian mereka akan menyerang Pos Polisi Jati Asih. Densus masih akan terus bekerja, artinya kelompok SL ada terstruktur sendiri, tapi mereka terafiliasi ke ISIS,” pungkas Dedi.

Sumber: jawapos.com

Baca Juga

deras.co.id

Berkah Ramadhan: Inalum Gelar Safari Ramadhan di 12 Kabupaten/Kota

Medan, Dalam rangka menyemarakkan suasana bulan Ramadhan 1440 H, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau …