Wednesday , September 18 2019
Beranda / Featured / Sebut KPPS Tewas Diracun, Polisi Akan Dalami Ceramah Ust. Rahmat Baequni
deras.co.id
Ustadz Rahmat Baequni. (Foto: Instagram/@ustadzrahmatbaequni)

Sebut KPPS Tewas Diracun, Polisi Akan Dalami Ceramah Ust. Rahmat Baequni

Jakarta, KPU angkat bicara soal ceramah Rahmat Baequni yang menyebut ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena diracun. KPU meminta polisi melakukan klarifikasi kepada Rahmat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi geram dengan ceramah Rahmat Baequni. Dia menyebut Rahmat menyebar berita bohong dengan bungkus ceramah agama.

“Bilang KPPS diracun untuk bungkam saksi kecurangan? Orang ini menyebar hoax dengan bungkus ceramah agama,” cuit Pramono di akun Twitter-nya, @PramonoUtan, yang dikutip detikcom, Rabu (19/6/2019).

“Di tiap TPS, ada 7 petugas KPPS. Jika 1 orang meninggal, maka 6 yang lain masih bisa bersaksi. Silakan Pak Polisi tanya orang ini baik-baik,” imbuhnya.

Pramono mengatakan sudah ada 3 lembaga yang mendalami soal penyebab meninggalnya petugas KPPS, yaitu Kementerian Kesehatan, Komnas HAM, dan Ombudsman. Dan tidak ada laporan dari ketiga lembaga itu yang menyebut petugas KPPS meninggal karena diracun.

Baca juga: Tim Hukum 02 Hadirkan 17 Saksi dan Ahli, Berikut Daftar Namanya

“Orang ini (RB) harus pertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Terkait ucapan Pramono, Rahmat menyatakan bukan yang merekam maupun menyebarkan video ceramahnya soal petugas KPPS tewas karena diracun. Dia mengatakan sempat meminta panitia tidak merekam ucapannya soal petugas KPPS tewas karena diracun.

“Itu bukan saya yang merekam. Saya sudah sampaikan di ceramah itu, minta panitia untuk di-skip di bagian itu, karena ada informasi yang belum bisa dikonfirmasi. Tapi disyuting dan tersebar juga. Jadi bukan saya kan yang menyebar hoax?” ujar Rahmat kepada detikcom, Rabu (19/6).

Diketahui, polisi tengah menyelidiki video ceramah Rahmat yang menyebut anggota KPPS meninggal dunia karena diracun. Berkas tersebut telah dilimpahkan ke Polda Jawa barat dan akan segera dilakukan gelar perkara.

“Sudah, kita sudah menerima pelimpahan berkas dari Mabes Polri,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Rabu (19/6).Truno mengatakan gelar perkara akan segera dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Gelar perkara ini guna mengetahui pelanggaran hukum termasuk rencana pemanggilan Rahmat.

“Untuk pemanggilannya nanti kita menunggu perkembangan dari penyidik,” kata Truno.

Dalam video yang beredar, Rahmat awalnya bertanya mengenai fenomena meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam Pemilu 2019. Menurutnya, meninggal karena diracun setelah ditemukannya zat racun dalam cairan jasad petugas KPPS yang meninggal. Berikut ini isi video yang beredar tersebut:

Bapak ibu, boleh saya cerita bapak ibu? Seumur-umur Pemilu dilaksanakan, jujur, boleh saya jujur? Nggak apa-apa ya? Bapak-bapak ada yang sudah senior, nggak sebut sepuh karena berjiwa muda. Seumur-umur kita melaksanakan Pemilu, pesta demokrasi, ada tidak petugas KPPS yang meninggal? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi kemarin, ada berapa petugas KPPS yang meninggal? 229 orang? Itu dari kalangan sipil, dari kepolisian berapa yang meninggal? Jadi total berapa? 390 orang meninggal. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan ini tidak masuk di akal.

Bapak ibu sekalian, ada yang sudah mendapat informasi mengenai ini? Tapi ini nanti di-skip ya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan diautopsi, dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini, mengandung dalam cairan tubuhnya, mengandung zat yang sama, zat racun yang sama. Yang disebar dalam setiap rokok, disebar ke TPS. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidak dalam waktu yang lama. Setelah satu hari atau paling tidak dua hari.

Sumber: detik.com

Baca Juga

deras.co.id

Ribuan Nelayan Tradisional Tanjungbalai Asahan Demo di Pemko Tanjungbalai Desak Tindak Pukat Trawl

Tanjungbalai, Ribuan orang yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendesak agar Pemerintah Tanjungbalai fan …