Friday , December 13 2019
Beranda / Featured / Ijtima’ Ulama Jilid IV Akan Bahas Skema Pemulangan Habib Rizieq
deras.co.id
Jumpa pers pembukaan Ijtimak Ulama IV di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).

Ijtima’ Ulama Jilid IV Akan Bahas Skema Pemulangan Habib Rizieq

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF menyebutkan, ada beberapa agenda yang akan akan dibahas dalam pertemuan Ijtima Ulama IV yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 5 Agustus 2019.

“Kita ada tema empat besar, politik, dakwah, kelembagaan dan ekonomi,” kata Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Edy Mulyadi di Jakarta Pusat, Minggu, 4 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, dalam komisi politik Ijtima Ulama itu akan dibahas mengenai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Mekah ke Indonesia.

“Itu menjadi bagian pembahasan pemulangan Habib Rizieq. Habib Rizieq itu bukan enggak mau pulang tapi enggak bisa pulang, kita tahu kan. Dia dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas pesanan dari Indonesia,” ujarnya.

Di Ijtima Ulama IV ini menurut dia, ada semacam pernyataan sikap tentang situasi kondisi di Indonesia ini seperti apa. Itu yang akan dilihat panduan dalam arah gerak dakwah program perjuangan amar ma’ruh nahi mungkar.

“Intinya, ijtima ini menghendaki bahwa bernegara itu tidak boleh dikelola oleh kedzaliman dengan ketidakadilan, dengan kecurangan enggak boleh lagi. Seperti yang terjadi. Kita berharap bernegara berbangsa dikelola oleh keadilan dan kejujuran,” tutur dia.

Dalam kegiatan Ijtima Ulama ini tidak mengundang calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan tokoh pengurus partai politik di Indonesia sebagaimana yang terjadi sebelumnya. “Jelas enggak diundang (Prabowo). Tidak kita undang (tokoh politik PKS dan Gerindra),” ujarnya.

Ia menambahkan, ijtima ini pula tidak ada hubungan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Sumber: viva.co.id

Baca Juga

deras.co.id

UN Dihapus, KPAI: Zonasi Guru Menjadi Kunci Pemerataan Pendidikan

Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN). Karena, menurut KPAI, …