Thursday , August 22 2019
Beranda / Featured / Jatah Menteri Dari Kalangan Profesional 55%, Parpol Harap-Harap Cemas
deras.co.id
Presiden Joko Widodo berpidato pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (08/8/2019). (Foto:ANTARA/Nyoman Budhiana/am)

Jatah Menteri Dari Kalangan Profesional 55%, Parpol Harap-Harap Cemas

Jakarta, Jauh sebelum hari pelantikannya sebagai presiden pada periode kedua, Joko Widodo (Jokowi) menyingkap terlebih dahulu desain kabinet yang akan dibentuknya. Jokowi berencana mengangkat menteri muda hingga merombak nomenklatur kementerian/lembaga.

Buka-bukaan Jokowi mengenai desain kabinet itu disampaikan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2019). Dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut akan memilih menteri muda yang berusia 3 tahun.

“Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” ujar Jokowi seperti dilansir CNN Indonesia.

Tak hanya itu, Jokowi juga menjelaskan soal komposisi menteri dari kalangan parpol sebanyak 45% dan profesional sebanyak 55%. Jokowi juga akan memilih jaksa agung dari luar partai politik.

Terkait hal itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai anak muda yang bakal diangkat jadi menteri oleh Jokowi akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu yang akan dihadapi adalah persoalan birokrasi yang sudah berakar dan menahun.

“Itu memang tantangannya akan banyak dia, terutama untuk menghadapi birokasi yang dia hadapi tapi saya yakin beberapa anak muda yang memang memiliki leadership bagus itu memang mampu menghadapi itu walaupun tidak mudah tantangannya, birokrasi yang dihadapi terbentuk sudah bertahun-tahun bahkan mungkin sebelum menteri ini lahir sudah ada birokrasi itu,” ujar dia.

Mengenai komposisi menteri parpol dan profesional, Hendri memandang kalangan profesional biasanya juga terafiliasi dengan parpol tertentu. Dia menyinggung sejumlah kalangan profesional yang meminta restu untuk menjadi menteri kepada parpol.

“Lagi pula memang sebaiknya harus ada tiga kementerian yang memang harusnya tidak berasal dari parpol, yaitu kementerian yang berkaitan pertahanan dan keamanan, kemudian yang berkaitan dengan hukum kemudian yang berkaitan dengan ekonomi. Nah tiga hal ini yang seharusnya tidak berasal dari parpol. Kalau bagiannya sudah jelas tiga kelompok tadi tidak berasal dari partai politik maka ini tidak mengurangi jatah parpol,” ujarnya.

Selain itu, Hendri menilai jaksa agung memang seharusnya berasal dari kalangan profesional atau bukan dari parpol. Namun, Hendri enggan mengaitkan faktor hal tersebut dengan kepuasan Jokowi terhadap jaksa agung saat ini.

“Jaksa agung pun begitu apakah kemudian Pak Jokowi kecewa dengan jaksa agung yang sekarang, kita nggak bisa katakan seperti itu. Menurut saya, akan ada penghargaan khusus kepada Jaksa Agung, karena dia mendampingi Pak Jokowi selama lima tahun, artinya tidak kecewa Pak Jokowi, kalau kecewa setahun, dua tahun diganti,” ujarnya.

Pendapat lain mengenai desain kabinet Jokowi ini disampaikan pengamat politik Fadel Basrianto. Dia mengatakan menteri muda yang masuk kabinet harus memenuhi kualifikasi dan memiliki rekam jejak yang baik.

“Saya kira keberadaan menteri muda dalam kabinet Jokowi nanti akan menyegarkan komposisi kabinet yang selama ini selalu didominasi oleh orang-orang tua. Tetapi yang terpenting ialah menteri muda tersebut sudah teruji atau memiliki rekam jejak profesional yang bagus. Percuma juga jika menteri muda ditunjuk dengan alasan sebagai anak ketua partai yang belum menunjukkan prestasi,” bebernya.

Fadel juga menyinggung istilah zaken kabinet terkait komposisi menteri parpol dan profesional yang disampaikan Jokowi. Menurut Fadel, penentuan kursi menteri ini menjadi batu ujian awal Jokowi pada periode kedua pemerintahannya.

“Saya kira di sinilah titik kritis Jokowi apakah akan menjadikan kabinet sebagai lokomotif untuk mengimplementasikan visi-misinya atau hanya sekadar sebagai kue bancakan untuk partai-partai pengusungnya. Di periode kedua, Jokowi harus secara tuntas memenangkan hati rakyat daripada tunduk pada tekanan elite-elite partai pengusung,” ujarnya.

“Soal penegasan Jokowi terkait jaksa Agung akan ditunjuk dari kalangan nonparpol, itu memang seharusnya dilakukan oleh Jokowi. Menurut saya penunjukan jaksa Agung dari kalangan partai di periode pertama sebagai blunder politik Jokowi karena rentan untuk mempolitisasi perkara hukum,” sambung dia.

Sumber: detik.com

Baca Juga

deras.co.id

Para Pelajar Asal Jepang Disambut Tarian Tradisional Batak Toba Saat Berkunjung Ke Sekolah Ini

SMA Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) menyambut kedatangan sepuluh pelajar Ichikawa Jepang program Sister City …