Friday , August 12 2022
Beranda / Featured / 8 Fraksi Setuju RUU TPKS, PKS Tetap Menolak! Alasannya Tidak Ada Larangan Perzinahan dan LGBT

8 Fraksi Setuju RUU TPKS, PKS Tetap Menolak! Alasannya Tidak Ada Larangan Perzinahan dan LGBT

DERAS.CO.ID – Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPR akhirnya menyepakati draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Selanjutnya, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usulan DPR.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR menyatakan setuju agar RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna. Alasannya, Indonesia membutuhkan payung hukum untuk menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

“Semangat reformasi hukum melalui undang-undang ini telah dibawa oleh PDI Perjuangan yang terus mengawal proses pembentukan RUU tentang TPKS agar menjadi produk hukum yang berkeadilan sosial bagi para korban”, ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) Selly Andriany Gantina dalam rapat Panja RUU TPKS, Rabu (8/12/2021).

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Fraksi Partai Golkar juga menyatakan setuju, tetapi diharapkan agar poin-poinnya disempurnakan agar tak menjadi polemik.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan fraksinya meminta Baleg menunda pengambilan keputusan RUU TPKS untuk menjadi usul inisiatif DPR. Dia mengatakan, RUU TPKS perlu menampung lebih banyak aspirasi masyarakat sebelum diambil keputusan.

“Kami apresiasi pimpinan Panja RUU TPKS sudah menampung aspirasi masyarakat namun idealnya perlu dicatat dan didalami lebih lanjut”, kata Ferdiansyah saat membacakan pandangan F-Golkar dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Fraksi Golkar mengusulkan agar RUU TPKS dilanjutkan kembali pembahasannya pada Masa Sidang III tahun Sidang 2021-2022. Hal itu menurut dia agar aga kesempurnaan dalam konten RUU TPKS sehingga ketika RUU tersebut disahkan menjadi UU maka tidak ada celah untuk dilakukan uji materi.

“Dalam waktu dekat, Fraksi Golkar akan menerima beberapa audiensi dari tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka terkait RUU TPKS”, ujarnya.

PKS Menolak

Adapun anggota balek Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan tak setuju RUU TPKS untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Alasannya RUU tersebut mengatur persetujuan seks atau sexual consent yang berpotensi menghadirkan seks bebas.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak hasil panja tersebut untuk dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya”, ujar Al Muzammil.

PKS, kata Al Muzammil, tegas tak akan menyetujui RUU TPKS berdiri sebagai undang-undang, selam di dalamnya belum mengatur larangan tentang perzinahan dan penyimpangan seksual, seperrti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

“Hal tersebut tidak sesuai nilai pancasila, budaya dan norma agama yang dianut bangsa Indonesia, maka Fraksi PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan dan LGBT yang diatur dalam undang-undang yang berlaku”, ujar Al Muzammil.

Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakana F-Golkar tidak menolak RUU TPKS namun meminta penundaan pengambilan keputusan. “Kami bisa memahami karena keinginan melibatkan publik lebih dalam”, katanya.

Dia berharap agar sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dialog dengan publik untuk menampung aspirasi sudah terlaksana.

[republika]

Baca Juga

Pangkas Rambut Gratis dan Sembako Murah, PPMI suport IWO Medan

DERAS.CO.ID – Medan, Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Media Informasi (PPMI) Kota Medan, yang disuport …