Tuesday , July 16 2024
Beranda / Featured / Pengusaha Protes Pajak Hiburan 75 Persen, Kepala Daerah Kini Bisa Kasih Insentif
deras.co.id

Pengusaha Protes Pajak Hiburan 75 Persen, Kepala Daerah Kini Bisa Kasih Insentif

DERAS.CO.ID – Jakarta – Tingginya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa menuai protes dari pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha yang memprotes besaran pajak tersebut di antaranya pengacara kondang Hotman Paris dan pedangdut Inul Daratista.

Aturan PBJT tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besaran PBJT atas jasa hiburan ditetapkan paling rendah 40%, dan paling tinggi 75%.

Usai menjadi polemik, Hotman Paris melalui Instagramnya mengatakan, jika perjuangannya berhasil.

“Perjuangan Hotman Gollllllll! Berhasil! Jokowi kabulkan usulan Hotman yang Hotman kirim ke Jokowi dan para menteri via vidio,” tulis Hotman di Instagram seperti dikutip Sabtu (20/1).

Di Instagram, Hotman mengunggah sebuah dokumen yang isinya kepala daerah bisa memberikan insentif fiskal sebagai imbas dari keberatan pelaku usaha.

Berdasarkan penelusuran, dokumen yang diunggah Hotman ialah Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut dapat diunggah di JDIH Kota Denpasar.

Pada poin 2 surat edaran itu dijelaskan, sehubungan dengan adanya keberatan dari pelaku usaha pada Pajak Hiburan Tertentu sesuai Pasal 58 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga membuka peluang kepada kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Yang mengamanatkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, dan ditindaklanjuti dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak (WP) atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan,” bunyi potongan poin 2 surat tersebut.

Pertimbangan yang dimaksud yakni kemampuan membayar WP, kondisi tertentu objek pajak, mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerah, mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional.

Kemudian, adapun yang diperhatikan yakni kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 tahun terakhir, kesinambungan usaha WP, kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja, faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

“Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah supaya segera berkomunikasi dengan para Pelaku Usaha di wilayahnya terkait pemberian insentif fiskal dimaksud dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi khususnya para Pelaku Usaha yang baru tumbuh kembang pasca pandemi Covid-19 dan juga untuk mengendalikan inflasi,” bunyi poin 3.

Pada poin ke-4 disebutkan berkenaan dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaanya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh terjadi transaksional dan menghindari adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Surat ini diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Daftar Daerah

Sejumlah daerah tercatat telah menetapkan pajak hiburan antara 40-75%. Patut diketahui, penerapan pajak hiburan ini tengah menjadi polemik dan pemerintah pun kemudian menyatakan akan memberikan insentif.

Dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti dikutip Minggu (21/1) dijelaskan, Pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan ketentuan lebih lanjut dari UU HKPD tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU HKPD telah menetapkan pengaturan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut oleh kabupaten/ kota, khusus DKI Jakarta dipungut oleh provinsi. PBJT ini meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, dengan tarif paling tinggi 10%, di mana sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan tarif paling tinggi 35%.

Sedangkan khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikenakan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sebelumnya dengan UU 28/ 2009 paling tinggi hanya 75%, tanpa pembatasan minimum sehingga bisa di bawah 40%.

Pajak hiburan yang sebesar minimum 40% ini dibebankan kepada customer, sedangkan terhadap pihak penyelenggara jasa hiburan juga dikenakan PPh Badan sebesar 22%.

Pemberlakuan pengenaan tarif PBJT yang baru paling lama 2 tahun sejak UU 1 Tahun 2022 mulai berlaku pada 5 Januari 2022 atau paling lama 5 Januari 2024 yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Beberapa daerah telah menetapkan tarif PBJT diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sebut saja, DKI Jakarta melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif sebesar 40% (sebelumnya 25%), Kabupaten Badung melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan tarif sebesar 40% (sebelumnya 15%).

Sebelum berlakunya UU HKPD, berdasarkan UU 28/ 2009 sudah ada beberapa daerah yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 75% (Aceh Besar, Banda Aceh, Binjai, Padang, Kota Bogor, Depok), sebesar 50% (Sawahlunto, Kab Bandung, Kab Bogor, Sukabumi, Surabaya), sebesar 40% (Surakarta, Yogyakarta, Klungkung, Mataram).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor pariwisata mulai tumbuh. Oleh karena itu, sektor ini perlu didorong untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja.

“Sejak pasca pandemi Sektor Pariwisata mulai tumbuh, salah satunya terlihat dari Pajak Daerah terkait Pariwisata yang terus meningkat. Karena itu kita perlu mendorong pengembangan sektor Pariwisata ini yang berkontribusi cukup besar terhadap PDB dan penyediaan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

Sumber: hariansib.com

Baca Juga

deras.co.id

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XI Tahun 2024 Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Provinsi Banten

DERAS.CO.ID – Serang – Banten, Pada Selasa (16/07/2024) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XI …