JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai bisa saja seperti Arnoud van Doorn, politikus Partai Kebebasan di Belanda yang akhirnya masuk Islam. Saat ini Ahok diprotes umat Islam karena perkataannya terkait surat Al-Maidah 51 dan telah dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena dianggap telah …
Selengkapnya »Indonesia butuh 70T Untuk Investasi Pembangunan PLTN
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan energi nasional. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tersebut. Kepala Badan Tenaga Listrik Nasional (Batan) Djarot S. Wisnubroto memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun satu unit PLTN sekitar Rp 70 triliun. “Untuk membangun bangun …
Selengkapnya »Sembilan Bulan, Pertamina Kantongi Laba Rp36,79 Triliun
Jakarta, PT Pertamina (Persero) mengantongi laba sebanyak US$2,83 miliar setara Rp36,79 triliun (asumsi kurs Rp13.000 per dolar AS), sejak awal tahun hingga kuartal III tahun 2016. Angka ini terbilang lebih besar dua kali lipat dibanding realisasi laba sepanjang 2015 sebesar US$1,42 miliar. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, capaian itu …
Selengkapnya »Wiranto : Aksi 4 November Sebaiknya Tak Usung Isu Ahok
Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aksi pada 4 November mendatang tidak mengusung isu yang menyangkut proses hukum calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wiranto mengatakan, proses hukum terhadap Ahok masih berjalan hingga kini. Bahkan, kata dia, Ahok telah mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Mabes …
Selengkapnya »FPI Semprot Balik Anton Medan
Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait pernyataan Anton Medan di Pola Metro Jaya kemarin (31/10). FPI menilai statment Anton Medan yang mengatakan demo 4 November nanti bakal merusak Pancasila, sangat tidak relevan. Menurut Sekjen Dewan Syuro DPD FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) …
Selengkapnya »Prabowo Tak Akan Larang Fadhli Zon Ikut Aksi 4 November
Demonstrasi massal yang akan dilakukan pada 4 November 2016 nanti tidak hanya diikuti elemen ormas Islam. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon kabarnya juga akan turut serta dalam aksi tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap warga negara punya hak. “Kita harus tahu negara kita ini …
Selengkapnya »PLT Gubernur DKI Batalkan Lelang Proyek Fiktif Ahok Sebesar 4,43 T
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mulai unjuk gigi dalam menegakkan aturan pemerintahan. Pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, secara mengejutkan membatalkan 14 lelang proyek fiktif yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) senilai 4,43 triliun. Sebab, lelang tersebut dilakukan sebelum ada pembahasan dan …
Selengkapnya »Antasari Azhar bebas bersyarat, namun masih tersandera ?
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, akan bebas pada 10 November 2016. Namun, pembebasan bersyarat tersebut, masih dirasa menyisakan beberapa persoalan bagi Antasari. Salah satunya belum dikabulkannya grasi dari Presiden Joko Widodo. Kondisi itu membuat hak politik Antasari masih tersandera, meskipun akan bebas. “Ini berkaitan hak keperdataan beliau. …
Selengkapnya »Turki Pecat 10.000 PNS
Jakarta ,Turki menyatakan telah memberhentikan sekitar 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan menutup 15 media terkait dengan kecurigaan atas keterlibatan organisasi teroris dan ulama Fethullah Gulen. Dalam keterangannya, lebih sekitar 100.000 orang sudah dipecat dan 37.000 lainnya ditahan sejak kudeta yang gagal pada Juli lalu. Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pentingnya …
Selengkapnya »APBN 2017 Minim, JK : PNS Wajib Berhemat
Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 tidak akan mampu mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih akseleratif. Karenanya, ia meminta semua aparatur negara untuk berhemat sejalan dengan pengetatan fiskal. “Biaya birokrasi tinggi, dan 20 persen dari anggaran untuk bayar utang dan cicilan. APBN yang …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!