Jakarta, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi berlaku sejak 2 November 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani UU yang terdiri atas 1.187 halaman tersebut. Dokumen tersebut pun sudah masuk Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245. Selain Pasal 6 yang menimbulkan kontroversi, warganet …
Selengkapnya »Tolak Omnibus Law, 5 Ribu Buruh ‘Bergerak’ Menuju Istana Negara
Sekitar 5.000 buruh yang berasal dari sejumlah aliansi di Tangerang Raya mulai bergerak menuju Istana Negara, Jakarta, terkait dengan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah mencabut Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ribuan buruh yang berkumpul di Jalan Raya Serang, Citra Raya Cikupa, Tangerang ini, melakukan aksi konvoi menggunakan kendaraan roda …
Selengkapnya »PKS Jelaskan Munculnya Kronologi Banyak Versi Draf UU Ciptaker
Jakarta, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menjelaskan tentang kronologi munculnya beragam versi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada rapat paripurna DPR Senin (5/10) lalu. Mulyanto mencatat, setidaknya ada lima versi draf UU Ciptaker yang beredar di publik sejak pemerintah menyerahkan RUU Ciptaker pada 12 Februari …
Selengkapnya »UU Ciptaker Masukkan Paranormal Sebagai Profesi, Pakar: Ini Kecelakaan Sekali
Dalam Undang-Undang (UU Omnibus Law) Cipta Kerja, profesi paranormal tercantum sebagai salah satu pilihan dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Mereka dimasukan dalam jasa pengobatan alternatif. Tentu saja Klausul itu dikritik oleh Pakar Kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra. “Memang pasal ini (tentang paranormal) jadi pembicaraan …
Selengkapnya »Mencurigakan & Tiba-tiba Berubah, Naskah UU Ciptaker 905 Atau 1035 Halaman?
Jakarta, Finalisasi naskah omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah selesai. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan naskah final UU Ciptaker terdiri dari 1.035 halaman. “Iya, iya (naskah 1.035 halaman itu yang final),” kata Indra saat dihubungi, Senin (12/10/2020). Sebelumnya naskah yang beredar berjumlah 905 halaman. Menurut Indra, naskah sejumlah …
Selengkapnya »Liput Demo Omnibus Law, 2 Jurnalis CNN Indonesia Diserang Oknum Polisi
Jakarta, CNNIndonesia.com melaporkan pemukulan serta intimidasi terhadap dua jurnalis mereka yang meliput demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta Pusat dan Surabaya kemarin. CNNIndonesia melaporkan salah satu pemukul jurnalis mereka ialah oknum polisi. Dilansir CNNIndonesia, Jumat (9/10/2020), selaku korban, Thohirin menjelaskan insiden kekerasan dan intimidasi yang dialaminya. Saat …
Selengkapnya »BEM SI Tolak UU Ciptaker, Hanya Ada Satu Cara Untuk Membatalkannya
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pasalnya, UU tersebut dianggap hanya menguntungkan para pengusaha dan merugikan rakyat kecil. “Kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” …
Selengkapnya »Tonton, Video Detik-detik Puan Matikan Mik F-Demokrat: Dimatikan Dari Meja Pimpinan
Jakarta, Insiden mikrofon yang dimatikan Ketua DPR Puan Maharani saat anggota Fraksi Demokrat (FPD) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Senin (5/10/2020) menjadi sorotan di masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun angkat bicara. …
Selengkapnya »UU Omnibus Law Se-Indonesia Gaduh, Demo Mahasiswa-Buruh Berujung Ricuh
Jakarta, Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung demo mahasiswa-buruh di jalan. Aksi itu bahkan berakhir ricuh di sejumlah daerah, mulai dari Bandung hingga Lampung. UU Cipta Kerja yang diprotes mulai dari isi pasal-pasalnya, sampai dalam proses pengesahan yang terkesan dikebut. Apalagi, pengesahan UU Cipta Kerja ini digelar di tengah …
Selengkapnya »Ngeri, Ini 13 Alasan Kenapa UU Omnibus Law Ciptaker Harus Dibatalkan
Jakarta, Pakar Hukum asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataannya Ketua DPR, Puan Maharani yang menyebut bagi masyarakat yang tidak puas atas disahkannya RUU Cipta kerja menjadi UU bisa mengajukan judicial review ke MK hiperbolik. “MK sudah mereka beri kue fasilitas perpanjangan jabatan dan umur pensiun yang panjang,” ujar …
Selengkapnya »