DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
DERAS.CO.ID – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap debat ketiga Pilpres 2024 tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.
Menurut dia, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi. Bukan personal.
“Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” kata Jokowi di Serang mengutip detik.com, Senin (8/1).
Jokowi menganggap masyarakat pasti kecewa dengan debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam kemarin (7/1).
KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas.
“Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada malam hari ini, Minggu (7/1). Debat dihelat di Istora Senayan, Jakarta.
Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.
Tiap capres diberi waktu untuk memaparkan visi dan misi masing-masing di awal debat. Setelah itu dilanjut pertanyaan dari panelis yagn dibacakan moderator lalu segmen tanya jawab antarcapres.
Debat dipandu dua moderator yang merupakan jurnalis MNC Grup, yakni Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi. MNC Grup dan Garuda TV dipilih menjadi stasiun televisi yang menyiarkan.
Dalam debat ketiga, Prabowo Subianto terlibat beradu argumen dengan Anies Baswedan beberapa kali. Mereka berdebat sengit hingga Ganjar Pranowo merasa menjadi orang yang mendinginkan suasana.
Tak Bisa Semua Dibuka
Jokowi juga menyatakan data tentang pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka kepada publik.
Jokowi menyampaikan itu menyikapi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam (7/1). Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan.
“Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa,” ucap Jokowi.
Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar KPU, capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Prabowo diminta membuka data pertahanan Indonesia. Namun, dia tidak bisa memaparkannya dalam debat karena menyangkut rahasia negara. Dia menawarkan forum lain.
Akan tetapi, Anies dan Ganjar bersikeras Prabowo membuka data tentang pertahanan Indonesia dalam debat. Menurut dia, transparansi perlu dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang sedang menjabat.
Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertahanan merupakan aspek yang membahayakan kedaulatan negara jika dibuka kepada publik. Diatur dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian negara; dan/atau
7. Sistem intelijen negara.
Bukan Bicara Berdua
Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, suatu hal dikatakan rahasia negara harus mengacu pada Undang Undang (UU).
Contohnya, orang disersi, strategi pertahanan, intelijen. Tapi, jika mencakup data anggaran, seharusnya dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik.
Pernyataan Mahfud MD tersebut, terkait dengan ajakan Capres Prabowo Subianto akan membuka data di luar acara Debat Ketiga Pilpres 2024.
Di mana pada saat debat capres, data yang dimiliki Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, terdapat perbedaan. Perbedaan data itu, kata Mahfud, sebaiknya dibahas saat debat, bukan berdua di tempat lain.
“Bukan mengajak ngomong berdua bicara data. Yang satu ngomong ini datanya, dan yang satu lagi ngomong nanti kita ngomong berdua. Ini debat harus di hadapan publik, tidak boleh berdua dong,” katanya, Senin (8/1).
Namun, Mahfud mempersilakan Anies jika ingin menyambut tawaran Prabowo untuk bertemu di luar Debat Pilpres 2024 untuk membahas perbedaan data pembangunan sistem Pertahanan Keamanan (Hankam).
“Silakan saja Pak Anies mau datang kalau diajak, tapi menurut saya itu debat. Debat itu datanya dibuka di saat berdebat bukan ngomong berdua. Dan, tidak semua yang ditanyakan itu rahasia,” ucap Mahfud.
Di sisi lain, dirinya menilai bahwa pasangannya yakni Ganjar Pranowo memenangkan semua lini pada debat ketiga Pilpres 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024, malam.
“Paslon Nomor 3 menang di semua lini. Tidak ada perdebatan tentang hal itu di publik,” kata Mahfud.
Sumber: hariansib.com
