Jakarta, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku, industri ritel di seluruh dunia saat ini sedang melemah. Tak hanya di Indonesia, Thomas mengaku hal itu turut terjadi di sejumlah kawasan seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. “Dunia ritel sedang dalam proses jungkir balik. Di AS, Eropa, dan Asia sedang …
Selengkapnya »Menaker Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP 2018 Sebelum 1 November
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menghimbau kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk segera melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Himbauan itu diminta untuk dipenuhi sebelum 1 November mendatang. Hal itu diungkapkan Hanif dalam surat edaran yang diterima Nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-UPAH/X/2017, Senin (30/10). “Sehubungan dengan penetapan upah minimum 2018, diminta agar Gubernur …
Selengkapnya »DPR Ketok Palu, APBN RI 2018 Wow. . .
Jakarta, Sidang Paripurna DPR mengesahkan APBN 2018 dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.220,6 triliun. Rancangan sebelumnya diusulkan Rp 2.204,3 triliun atau berbeda sekitar Rp 16,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 1.454,4 triliun yang meliputi Kementerian Lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non K/L Rp 607,05 triliun. “Belanja …
Selengkapnya »Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Tahun 2018
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kementerian dan lembaga dapat fokus dalam menjalankan rencana belanja sesuai dengan postur anggaran 2018. “Kami berharap kementerian dan lembaga fokus menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” katanya usai rapat kerja Badan Anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut …
Selengkapnya »Bappenas Sulit Melacak Aset Para Pengemplang Pajak
Jakarta, Pemerintah mengakui susahnya menggenjot rasio pajak atau tax ratio. Meski Indonesia menjadi negara besar ke-15, namun tax ratio-nya masih tertinggal dari negara-negara besar lainnya. Hal ini diklaim Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro karena pemerintah susah melacak aset para wajib pajaknya (WP). Menurutnya, saat ini Indonesia yang tercatat sebagai negara …
Selengkapnya »3 Tahun Jokowi-JK: Efektifitas 15 Paket Kebijakan Ekonomi
Jakarta, Sejumlah regulasi dicabut, digabung, dan disederhanakan, demi melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam tiga tahun terakhir. Mengutip Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di laman www.presidenri.go.id, sembilan regulasi dicabut untuk mengurangi hambatan ekonomi, 31 regulasi direvisi untuk menghilangkan pasal tertentu yang menghambat pereonomian, 49 regulasi baru untuk mewadahi …
Selengkapnya »Siap-Siap, Mulai 31 Oktober 2017 Tak Ada Lagi Cash Untuk Bayar Tol
Jakarta, Penerapan kebijakan wajib transaksi non tunai di gerbang tol pada 31 Oktober 2017 praktis tinggal menyisakan waktu satu pekan lagi. Pada Selasa, tanggal 31 Oktober nanti seluruh kendaraan yang masuk tol wajib menggunakan uang elektronik untuk membayar tol. Seminggu jelang penerapan tersebut, setidaknya masih ada sekitar 12% pengguna tol yang …
Selengkapnya »Jumlah Dana Asing yang Keluar Dari RI Sungguh Fantastis, Totalnya. . .
Jakarta, Dana asing yang telah keluar dari pasar modal Indonesia sebesar Rp 18,93 triliun sejak awal tahun (year to date). Ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan. Demikianlah riset dari OSO Sekuritas yang diterima, Jumat (20/10/2017). Salah satu fokus investor yaitu keputusan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate …
Selengkapnya »Baca, 4 Alasan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10% Di 2018
Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai 1 Januari 2018 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk keberlangsungan para petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, serta masalah kesehatan. “Iya di situ kan ada banyak pertimbangan ada petani tembakau, …
Selengkapnya »Menuju Swasembada Garam, Menteri Ini Tambah Ribuan Lahan Garam
Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan menambah lahan garam seluas 3.945 hektare untuk mewujudkan swasembada garam konsumsi sebagai fokus yang akan dicapai di sisa 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam paparan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan tambahan luas lahan garam tersebut melalui pemanfaatan lahan menganggur, antara …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!