Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan tarif taksi daring atau online akan diatur oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk melindungi konsumen, terutama saat jam sibuk. “Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya. Begitu pun saat jam-jam sepi, pemerintah harus …
Selengkapnya »Gawat Betul, Kemenkeu: Utang Pemerintah Rp3.589T Per Februari 2017
Jakarta, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga Februari 2017 mencapai Rp3.589,12 triliun. Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Senin (20/3) menyebutkan porsi utang itu terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.848,80 triliun (79,5 persen) dan pinjaman …
Selengkapnya »APBN Rp2.080T, Menkeu Ragu Angka Kemiskinan Bisa Turun
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, jika belanja negara dalam APBN 2017 ini telah mencapai Rp2.080 triliun, sementara pendapatan negara dari pajak dan lainnya mencapai Rp1.750 triliun. Dari angka belanja itu, sebanyak Rp750 triliun untuk belanja K/L dan sebanyak Rp 760 triliun akan dibelanjakan melalui pemerintah daerah. Baik transfer daerah, …
Selengkapnya »BPS: Kenaikan Tarif Listrik Penyebab Tingginya Inflasi Februari
Jakarta, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penyesuaian tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya 900 VA, menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi pada Februari 2017 sebesar 0,23 persen. “Penyebabnya (inflasi) karena penyesuaian subsidi listrik bagi rumah tangga dengan daya 900 VA, yang membayar dengan pasca bayar,” kata Suhariyanto …
Selengkapnya »Saudi Aramco Hingga Rosneft Bersaing Garap Kilang Baru Di Bontang
Jakarta, PT Pertamina (Persero) menyebutkan perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Saudi Aramco, menghadiri penawaran proyek “Project Expose” kilang baru “Grass Root Refinery” (GRR) Bontang yang saat ini tengah mencari perusahaan calon mitra strategis untuk diajak kerja sama. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi mengatakan Saudi Aramco sebagai entitas Kerajaan …
Selengkapnya »Lawatan Raja Salman, Indonesia Negosiasi Diskon Pembelian Minyak ke Aramco
Jakarta, Lawatan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama di sektor energi. Salah satu yang dinegosiasikan adalah pembelian minyak dari Saudi Aramco dengan harga lebih murah. Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral …
Selengkapnya »Asli, Asing Dan Aseng Ternyata Lebih Korup Dari Pribumi Asli
Jakarta, Roda perekonomian dan bisnis Indonesia hingga saat ini masih dikuasai orang maupun kelompok pendatang dari Tionghoa (China). Riset menunjukkan, pengusaha atau pebisnis non pribumi tersebut lebih korup dibanding orang Indonesia asli. Diantaranya, Eddi Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan. Pada awal tahun 1990-an, Pria kelahiran Makassar, …
Selengkapnya »Ngeri, 20 Tahun Lalu, Ini Tulisan Amien Rais Soal Freeport
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat,” demikian bunyi Pasal 33 Ayat 3, UUD 1945. Pasal ini sudah demikian jelas, demikian terang benderang, tidak berwayuh arti dan interpretasi bahwa seluruh kekayaan alam (natural resources) yang berada dalam perut bumi, …
Selengkapnya »Utang Luar Negeri RI Banyak, Menkeu Bangga
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih saja membanggakan utang pemerintah yang tinggi. Pasalnya, pola pikir pemerintah masih melihat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif rendah di bawah 30 persen. “Saat ini, target kita di tahun ini rasio kita terhadap GDP akan mencapai 28 persen. Ini masih lebih …
Selengkapnya »Menteri BUMN Berhentikan Dirut Wadirut Karena Tak Klop
Jakarta, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan alasan pemberhentian Dirut Pertamina Dwi Sutjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang karena terkait masalah kepemimpinan kedua sosok tersebut yang dapat menganggu kestabilan perusahaan. “Penggantian keduanya (Dirut dan Wadirut) terkait masalah personal. Dalam memimpin Pertamina, jika terjadi ketidakcocokan bisa membahayakan perusahaan,” kata Rini, di …
Selengkapnya »