Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono geram dituding terlibat terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Padahal, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah memberikan pernyataan soal itu. “Saya membaca statement Pak Wiranto ditulis besar-besar di media massa tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut …
Selengkapnya »Yusril : Nasib Ahok Bisa Seperti Arnoud van Doorn dari Belanda
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai bisa saja seperti Arnoud van Doorn, politikus Partai Kebebasan di Belanda yang akhirnya masuk Islam. Saat ini Ahok diprotes umat Islam karena perkataannya terkait surat Al-Maidah 51 dan telah dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena dianggap telah …
Selengkapnya »Indonesia butuh 70T Untuk Investasi Pembangunan PLTN
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan energi nasional. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk membangun pembangkit listrik tersebut. Kepala Badan Tenaga Listrik Nasional (Batan) Djarot S. Wisnubroto memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun satu unit PLTN sekitar Rp 70 triliun. “Untuk membangun bangun …
Selengkapnya »Wiranto : Aksi 4 November Sebaiknya Tak Usung Isu Ahok
Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aksi pada 4 November mendatang tidak mengusung isu yang menyangkut proses hukum calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wiranto mengatakan, proses hukum terhadap Ahok masih berjalan hingga kini. Bahkan, kata dia, Ahok telah mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Mabes …
Selengkapnya »FPI Semprot Balik Anton Medan
Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait pernyataan Anton Medan di Pola Metro Jaya kemarin (31/10). FPI menilai statment Anton Medan yang mengatakan demo 4 November nanti bakal merusak Pancasila, sangat tidak relevan. Menurut Sekjen Dewan Syuro DPD FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) …
Selengkapnya »Prabowo Tak Akan Larang Fadhli Zon Ikut Aksi 4 November
Demonstrasi massal yang akan dilakukan pada 4 November 2016 nanti tidak hanya diikuti elemen ormas Islam. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon kabarnya juga akan turut serta dalam aksi tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap warga negara punya hak. “Kita harus tahu negara kita ini …
Selengkapnya »Felix Shiaw Akan Hadir di Aksi 4 November
JAKARTA – Felix Siauw, ustadz dan tokoh muda nasional, menegaskan bahwa dirinya berkewajiban mengikuti aksi demonstrasi umat Islam pada Jumat, 4 November 2016. Demikian ujar Felix Siauw dalam akun Twitter resminya, Senin (31/10/2016). Felix menyatakan siap mendukung ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera menegakkan hukum kepada Gubernur DKI …
Selengkapnya »PLT Gubernur DKI Batalkan Lelang Proyek Fiktif Ahok Sebesar 4,43 T
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mulai unjuk gigi dalam menegakkan aturan pemerintahan. Pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, secara mengejutkan membatalkan 14 lelang proyek fiktif yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) senilai 4,43 triliun. Sebab, lelang tersebut dilakukan sebelum ada pembahasan dan …
Selengkapnya »Serangan Invasi Tenaga Kerja Asing Ke Indonesia
Indonesia mulai diburu pekerja asing yang datang silih berganti. Hal ini seiring dengan tumbuhnya investasi luar negeri di sektor infrastruktur maupun manufaktur. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengatakan, investasi yang ada dari investor asing sudah pasti akan membawa pekerja dari masing-masing negara. Sebab dalam pembangunan yang dijalankan, setiap …
Selengkapnya »Antasari Azhar bebas bersyarat, namun masih tersandera ?
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, akan bebas pada 10 November 2016. Namun, pembebasan bersyarat tersebut, masih dirasa menyisakan beberapa persoalan bagi Antasari. Salah satunya belum dikabulkannya grasi dari Presiden Joko Widodo. Kondisi itu membuat hak politik Antasari masih tersandera, meskipun akan bebas. “Ini berkaitan hak keperdataan beliau. …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!