DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
DERAS.CO.ID – Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menegaskan komitmen dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya melalui proses penyiapan tanah atau lahan.
Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian. Mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, dan tentunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN).
Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia menegaskan, bahwa proses perolehan tanah di IKN terus berjalan.
“Saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN. Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah,” jelasnya, Jumat (5/5/2023).
Selanjutnya, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan/atau Aset Dalam Penguasaan (ADP).
Mia menambahkan, hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita IKN. Khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
Sementara tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
“Otorita IKN memahami bahwa tanah yang akan dikerjasamakan perlu disiapkan dengan cermat untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, proses penyiapannya melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan tata kelola yang baik. Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan,” tuturnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan, pembangunan ibu kota baru atau IKN Nusantara sejauh ini belum bisa mengandalkan investasi.
Menurut dia, pada investor masih menunggu proses pembebasan lahan (land clearing) di area IKN. Sehingga dana pembangunannya masih 100 persen bertopang pada APBN.
“Belum, sekarang (dana bangun IKN Nusantara) baru APBN semua,” ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Untuk pemasukan investasi, ia menambahkan, Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) terkait hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Usaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Nusantara.
“Peraturan Pemerintahnya sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya di Badan Otorita,” imbuh Menteri Basuki.
Senada, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, kedatangan investor baru di IKN Nusantara berada di bawah wewenang Badan Otorita IKN.
“Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat. Tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau taruh uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Sembari menunggu investor, pemerintah disebutnya pasti akan menggelontorkan subsidi dulu melalui APBN.
“Tidak ada duluan di negara mana pun proses pemindahan negara itu investor dulu yang masuk, pasti government subsidi dulu. Kalau itu sudah, lihat keseriusan kesungguhan pemerintah, investor akan ikut,” tegas Endra.
Pembangunan IKN Dipastikan Jalan Terus di Tengah Tahun Politik
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.
“Lanjut (pembangunan IKN), bagi saya tak ada urusan ,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan melansir Antara di Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Basuki mengatakan pemerintah juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir.
Kelanjutan pembangunan IKN Nusantara, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir.
Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.
“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.
Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya sudah beberapa ‘LoI’ kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.
Pemerintah, kata Basuki Hadimuljono, telah memiliki landasan hukum UU IKN berserta seluruh aturan turunan. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN.
Sumber: liputan6.com
