Pemerintah Ingin Dominan Membiayai Kereta Peluru

Pramugari China Railway High-Speed atau Bullet Train (Kereta Peluru) Beijing-Tian Jin berada di depan pintu gerbong, Senin (25/3/2013). Kereta berkecepatan 300 km per jam mampu menempuh jarak 1.500 kilometer dari Beijing ke Shanghai dalam tempo lima jam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Proyek kereta cepat shinkansen Jakarta-Bandung melaju ke tahap feasibility study atau studi kelayakan. Nantinya, skema pembiayaan kereta ini dijalin antara kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), dengan porsi pemerintah dominan.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan, proyek ini adalah proyek yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tidak hanya menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar, namun juga hemat waktu.

Dengan kecepatan kereta yang akan melaju hingga 300 km/jam, waktut tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 37 menit. Rute kereta ini adalah Jakarta, Bekasi, Cikarant, Karawang, dan Gedebage dengan jarak tempuh 133 kilometer.

Menurut Bastary, skema KPS adalah skema yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek kereta ini. Pasalnya estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Shinkansen mencapai Rp 56 triliun.

“Dan pentingnya lagi adalah diambil alih dominan pemerintah,” ujar Bastary pekan lalu. Pemerintah akan berkontribusi di atas 50 persen dalam pembiayaan.

Pembahasan mengenai skema pembiayaan ini baru akan dilakukan pada April 2015 mendatang, menunggu hasil studi perencanaan dasar kereta. Adapun studi kelayakan kereta dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang menghibahkan dana 15 juta dollar AS untuk studi ini.

Uji kelayakan akan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir Januari hingga April 2015. Pembahasan mengenai perencanaan dasar kereta. Takah kedua, mulai April – Desember 2015 akan membahas detail kalkulasi harga pembangunan.

Di sisi lain, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Misalnya, kemungkinan mencari pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Andai diperlukan, Dirjen Pengelolaan Utang yang menengok beban dan bunga utangnya.

Tak hanya soal biaya, Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk menunjukkan sektor atau rute yang akan dilewati.

Namun, Aslokani belum memberi kepastian mengenai kemungkinan pendanaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Belum tahu. Harus lihat hasil studi kelayakannya dulu.