Tag Archives: Menteri Hukum dan HAM

Pemerintah dan DPR sepakat mencabut 16 Rancangan Undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2020. Salah satu RUU yang ditarik adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kesepakatan ini setelah Baleg DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ketua Baleg DPR RI, Supratman …

M enteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, biaya makan narapidana pada tahun 2019 akan meningkat hingga Rp 1,79 triliun. Angka itu tersebut merupakan lonjakan besar. Sebab, kenaikan biaya ini perlu dilakukan lantaran jumlah narapidana yang bertambah, bahkan disebut-sebut napi semakin melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan …

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan praktik jual beli fasilitas serta izin di lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Komisi III DPR. Praktik yang terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu dianggap masalah serius. “Kejadian itu penting, karena itu kita menganggapnya bukan oknum lagi, itu sudah …

Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara serentak menggeledah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Indonesia pada Minggu malam, 22 Juli 2018. Di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, penggeledahan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Yasonna tiba di Lapas Porong pada …

Medan, Revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) telah disahkan. Aturan ini dinilai telah mengakomodir upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengklaim, UU Terorisme ini terlengkap di dunia. “Kenapa? (Karena) mengandung 3 aspek, (yaitu) pencegahan, penegakan hukum …

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan usai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme pada Jumat 25 Mei 2018, pemerintah akan segera meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perpres pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Yasonna menyebut Perpres yang diterbitkan Jokowi tak perlu persetujuan DPR. “Kan pembuatan itu kan harus presiden dan …

Jakarta, Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa perkara Gugatan HTI terhadap pembubaran organisasi tersebut belumlah final meskipun ditolak oleh PTUN Jakarta. Sebab menurutnya, masih ada upaya hukum banding dan kasasi sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. “Sekarang HTI kalah 1-0 lawan pemerintah. Bisa saja …

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak seluruh gugatan dari Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, terkait dengan pembubaran HTI oleh pemerintah. Usai dinyatakan gugatan ditolak, massa HTI yang menunggu di luar gedung PTUN, langsung meneriakkan takbir. Bahkan, mereka juga sempat menyerukan kalimat ‘Khilafah’. “Takbir.. Allahu Akbar.. Allahu Akbar… Khilafah.. Khilafah…,” …

Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Wiranto menjelaskan setidaknya ada lima alasan mengapa ormas itu perlu dibubarkan. “Pertama, sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” kata Wiranto …