Deras.co.id – Setelah skandal “wine” halal yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu yang berujung pada pencabutan sertifikat halal, pemecatan pendamping halal, hingga pelaporan pada aparat penegak hukum, kini kejadian mirip kembali terulang. Baru-baru ini beredar video dari masyarakat yang menginformasikan temuan adanya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta …
Selengkapnya »Ketua MUI: Rumah Sakit yang Phobia Hijab Tak Usah Buka di Indonesia
Deras.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Kiai Cholil Nafis menyoroti rumah sakit yang mempersoalkan jilbab atau hijab ke karyawan muslimnya. Dalam sorotannya, terbaru, Kiai Cholil mengatakan, rumah sakit (RS) yang masih phobia hijab, baiknya tak udah buka di Indonesia. “Rumah Sakit yang masih phobia hijab begini baiknya tak …
Selengkapnya »MUI dan 55 Ormas Minta Presiden Jokowi Pecat Ketua BPIP
Deras.co.id – Sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menuntut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Desakan ini diajukan menyusul kontroversi aturan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 yang menyebabkan 18 peserta melepas jilbab saat pengukuhan dan Upacara Kenegaraan 17 …
Selengkapnya »Kiai Cholill Nafis: BPIP Langgar Aturannya Sendiri, Tak Pancasilais dan Langgar Konstitusi
Deras.co.id – Kasus dugaan pemaksaan untuk melepas jilbab yang menimpa Dzawata Maghfura Zukhri, wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024, telah memicu gelombang kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan kritikan kerasnya terhadap apa yang ia anggap …
Selengkapnya »Tegas Waketum MUI: Larangan Jilbab di Paskibraka Langgar Hak Asasi dan Konstitusi
Deras.co.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, Anwar Abbas mengkritik keras tindakan dugaan larangan pemakaian hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Buya Abbas menilai hal tersebut sebagai bentuk pelecehan …
Selengkapnya »Pemerintah Tetap Lanjutkan Dana Haji dalam Investasi, MUI Fatwa Haram
deras.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI menekankan upaya keberlanjutan dana haji dalam investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa, menanggapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menggunakan hasil investasi …
Selengkapnya »Fatwa MUI: Penggunaan Hasil Investasi Setoran Awal Haji untuk Biayai Jemaah Lain Hukumnya Haram
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jemaah untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Fatwa ini tertuang dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’Ulama/VIII/2024. “Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk …
Selengkapnya »MUI Gelar Ijtima Ulama Fatwa se-Indonesia VIII
Deras.co.id Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII di Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024. Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa yang juga Ketua SC Ijtima Ulama VIII Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh kepada MUIDigital, Jumat (19/4/2024). Prof Ni’am menyampaikan, kegiatan Ijtima tersebut merupakan …
Selengkapnya »MUI minta stakeholder paparkan daftar produk yang terafiliasi Israel
Deras.co.id – Majelis Ulama Indonesia meminta kepada stakeholder untuk mendukung aksi boikot Israel dengan memberi literasi kepada masyarakat terkait daftar produk terafiliasi “Israel” dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya. “MUI meminta kepada stakeholder yang terkait seperti pemerintah, kementerian terkait dan lembaga non-struktural untuk ikut aktif memberikan literasi bagi masyarakat …
Selengkapnya »Pemerintah Ingatkan, Pelaku Usaha Wajib Sertifikasi Halal Berlaku 17 Oktober 2024
Deras.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama akan memberlakukan Sertifikasi Halal setelah penahapan pertama kewajiban Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024 mendatang. Menindaklanjuti hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis mengemukakan, bakal ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha baik …
Selengkapnya »