Jakarta, Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim Prabowo-Sandi menyiapkan 17 orang saksi yang terdiri atas 15 orang saksi fakta dan dua orang saksi ahli. Ketua MK Anwar Usman pun memanggil saksi satu persatu saksi …
Selengkapnya »Mantan Petinggi KPK: Lebih Baik Kami Mati Syahid
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyoroti polemik cawapres Ma’ruf Amin karena statusnya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. “Siapa …
Selengkapnya »Saksi Terancam, BPN Minta Perlindungan Dari LPSK
Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kubu 02 berharap semua saksi yang hadirkan dalam persidangan sengketa pemilihan presiden 2019. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, keterlibatan LPSK diperlukan untuk dapat menjamin rasa keamanan bagi saksi dan ahli …
Selengkapnya »Soal Hilangnya ILC TVOne, Tim Hukum 02: Ada Tekanan yang Sangat Kuat
Jakarta, Dalam paparannya mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif, tim Prabowo juga menyinggung mengenai kebebasan pers di MK. Secara spesifik mereka mengulas mengenai hilangnya Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. “Salah satu media yang mencoba untuk netral seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus …
Selengkapnya »Yusril Sebut Permohonan Kuasa Hukum 02 Rancu dan Asumstif
Jakarta, Kuasa Hukum pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, permohonan kubu 02 terkait sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mudah dipatahkan. Dasarnya permohonan kubu 02 yang dibacakan di sidang MK masih berupa asumsi-asumsi. “Kalau misalnya dikemukakan terjadinya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif). Jika terjadi pelanggaran, pelanggaran itu …
Selengkapnya »15 Petitum Tim Hukum 02 Dihadapan Hakim MK
Jakarta, Tim hukum pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan permohonan dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo meminta agar Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi. “Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan …
Selengkapnya »Debat Seru Yusril Vs Nasrullah: Tim Hukum 01 Ketar-Ketir
Sidang perdana terkait Perselilihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan digelar Jumat hari ini, 14 Juni 2019. Jelang sidang dengan agenda pendahuluan itu, kubu pemohon yakni tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menantang pihak lawan agar bersaing dengan pembuktian di persidangan. “Bang Yusril, mohon bercanda sedikit ya. Ini kelihatannya rekan-rekan dari …
Selengkapnya »Suara 02 ‘Nol’ Di Lebih Dari 5000 TPS, Tim Hukum Ungkap Ada Ribuan TPS Siluman
Jakarta, Capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia beralasan Pemilu 2019 penuh kecurangan. “Ada sekitar 5.268 TPS, di mana suara pemohon atau suara pasangan capres/cawapres 02 yang hanya berjumlah 0,” demikian bunyi …
Selengkapnya »Wakil Ketua DPR Ini Minta Prabowo Ungkap Peristiwa Kelam 21 Tahun lalu
Jakarta, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Prabowo Subianto mengungkapkan secara gamblang mengenai peristiwa penculikan aktivis 1998 yang selama ini dituduhkan kepada mantan Danjen Kopassus itu. Apalagi saat ini media kembali mengangkat kisah Tim Mawar dari Kopassus yang dikaitkan dengan penculikan aktivis 1998. “Kalau saya jadi Pak Prabowo, ini waktunya …
Selengkapnya »Soal Jabatan Sang Kyai, KPU: Anak Perusahaan BUMN Beda dengan BUMN
Jakarta, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keduanya hanyalah anak perusahaan BUMN. “Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN,” …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!