Jakarta, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai bahwa sepak terjang PT Freeport dalam upaya melanggengkan penguasaan sumber daya alam di bumi Indonesia menyimpan kebusukan dan kebobrokan. Rizal Ramli menyebut Kontak Karya (KK) kedua yang ditandatangani pada Tahun 1991 dinyatakan cacat hukum karena perusahaan asal Amerika Serikat tersebut melakukan upaya …
Selengkapnya »Freeport Ibarat VOC Masa Penjajahan
Jakarta, Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan berpendapat bahwa polemik peralihan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (FI) dari Kontrak Kerja (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sarat dengan muatan politik kepentingan asing terhadap Indonesia. “Saya melihat kisruh dan carut marut ini syarat muatan kepentingan asing yang mencoba memanfaatkan suasana …
Selengkapnya »Ngeri, 20 Tahun Lalu, Ini Tulisan Amien Rais Soal Freeport
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat,” demikian bunyi Pasal 33 Ayat 3, UUD 1945. Pasal ini sudah demikian jelas, demikian terang benderang, tidak berwayuh arti dan interpretasi bahwa seluruh kekayaan alam (natural resources) yang berada dalam perut bumi, …
Selengkapnya »Berikut Tiga Opsi Yang Menteri ESDM Tawarkan kepada Freeport
Jakarta, Polemik antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum kunjung reda. Setelah Freeport menggelar konferensi pers yang salah satu isinya menyebutkan mereka akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase, giliran pemerintah buka suara. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, bila itikad baik pemerintah untuk berunding …
Selengkapnya »Menteri ESDM: Freeport Lebih Baik ke Arbitrase daripada Pecat Pegawai
Jakarta, Pemerintah telah menerbitkan rekomendasi izin ekspor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia (PT FI) pada Jumat (17/2). Namun, PTFI dikabarkan menolak rekomendasi tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menilai, jika PT FI membawa persoalan ini ke arbitrase itu adalah langkah hukum yang menjadi hak mereka. Namun, kata dia, …
Selengkapnya »Freeport Masih Akan Terus ‘Sedot’ Kekayaan Indonesia
Jakarta, Pemerintah akan memberikan izin ekspor mineral mentah kepada perusahaan tambang dengan syarat status Kontrak Karya (KK) harus dirubah terlebih dahulu menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Seperti diketahui, masa izin ekspor konsentrat milik perusahaan Freeport akan berakhir 11 Januari 2017 ini, sedangkan untuk proses peralihan status kontrak menjadi IUPK, …
Selengkapnya »Freeport : Perpanjang Kontrak Dulu Baru Kami Bangun Smelter
Jakarta, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menegaskan bahwa semestinya Freeport melakukan pembangunan smelter untuk menjalankan perintah UU Minerba No 4 tahun 2009 mengenai hilirisasi. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas keberatan PT Freeport yang sebelumnya disampa di depan Komisi VII DPR. “Ya mestinya dia harus bangun smelter,” kata Jonan usai rapat dengan …
Selengkapnya »