Tak Terjadi Intoleransi Dan Persekusi Jika Pengambil Kebijakan Tegas

DERAS.CO.ID – Medan – Gubernur Sumatera Utara ke-15 Dato Sri Lelawangsa Hidayatullah H Syamsul Arifin SE meyakini tak terjadi intoleransi dan persekusi atau sejenisnya jika pengambil kebijakan tegas. “Jadi, saran saya, jangan setelah persoalan ada baru dibenahi. Diantisipasi lebih dahulu. Preventif,” ujarnya di Bandara KNIA Deliserdang, Rabu (14/6) sepulang lawatan muhibah memenuhi undangan acara kenegaraan di Malaysia.

“Bangsa Indonesia itu kan sangat toleran. Ada aturan, dijelaskan dengan baik. Ada pelanggaran, dikenai sanksi. Tegas. Kalau soal agama, sebagaimana keyakinan saya… lakum dinukum waliyadin,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah ormas Kristen di Sumut mengeluarkan pernyataan bersama minta kepala daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang memberi celah pemikiran dan perlakukan yang berujung pelarangan ibadah. Permintaan disampaikan ke Presiden dan seluruh instansi setelah para tokoh dan pimpinan keumatan mengadakan pertemuan seharian yang difasilitasi Kakanwil Kemenag Sumut dan Kabid Bimas Kristen St Dr Arnot Napitupulu MPdK, Senin (12/6). Pertemuan untuk mencari solusi pasca pelarangan ibadah jemaat Mawar Saron Binjai dan GEKI Suzuya Marelan Medan.

Di pertemuan tersebut, Ketua Bamagnas Sumut, Pdt Dr Ruben Yonathan Silalahi MTh, berharap antisipasi dengan cara humanis seperti model mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin.

Mantan Gubernur Syamsul Arifin mengatakan, ketika menjabat sebagai bupati di perbatasan Sumut – Aceh, ada persoalan mengenai ibadah dan rumah ibadah. “Tetapi, sebelum mengemuka dan melebar, saya datang ke lokasi. Saya duduk bersama semua pihak.

Saya ingatkan… jangan sok mengukur iman dan kepercayaan orang lain. Itu yang tadi…lakum dinukum waliyadin. Selesai,” ujarnya sambil minta seluruh pengambil dan penentu kebijakan harus menanggalkan segala rasa dalam menyelesaikan persoalan kepercayaan. Ini sepele namun sifatnya hakiki hingga harus dilakukan seobyektif mungkin. Obyektif apa… sesuai peraturan dan tenggang rasa,” jelasnya.

Ia menunjuk sejumlah aktivitas yang menuntut bertoleransi. Ada Hari Toleransi Internasional yang diperingati tiap 16 November. “Begini, semuanya harus paham NKRI ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, semua suku, agama dan lainnya duduk sama rata. Itulah motto saya, sahabat semua suku… artinya saya bersahabat dengan semua terkait SARA. Kalau bersahabat, berarti tak ada itu pergesekan. Semua bersaudara,” tegasnya.

Ia mengatakan, selain hari toleransi, Indonesia kan giat dalam forum keagamaan dunia. Seperti Religions 20 (R20) dalam kerangka presidensi G20 yang KTT-nya di Bali pada 2022. Bahkan Indonesia menjadi pembahasan melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

“Nusantara ini memiliki ragam agama dan kepercayaan yang tumbuh di lingkungan adat-istiadat. Jadi, tidak ada yang istimewa bila berbeda. Silakan menjalankan beragama atau berkeyakinan di mana negara harus hadir di situ,” tambah Syamsul Arifin.

Ia mengaku sedih bila mendengar apalagi melihat adanya intoleransi dan persekusi. “Itu menimpa pada hampir seluruh agama dan kepercayaan. Riak-riak itu karena skeptisisme. Jika iman sudah kuat, kenapa takut dengan agama dan keyakinan orang lain. Saya mau bicara soal restriksi dan persekusi tapi nanti ya… di forum resmi. Jika peraturan kuat yang ‘menutup’ kemungkinan kecenderungan interpretasi sesuai ‘selera’ sendiri, terjadilah itu. Kalau saya memrioritaskan menumbuhkan dan pembinaan kesadaran bernegara bahwa semua tumpah darah Indonesia punya hak dan kewajiban sama. Titik. Jika sudah demikian amanlah itu,” tutup bupati pertama dari kalangan sipil di Indonesia tersebut.

Sumber: hariansib.com