Korupsi Truk Angkut Di Basarnas Rugikan Negara Puluhan Miliar

DERAS.CO.ID – Jakarta – KPK memeriksa Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Basarnas. Pemeriksaan itu difasilitasi oleh Puspom TNI.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memeriksa Marsdya Henri dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto pada Rabu (9/8). Pemeriksaan dilakukan di Puspom TNI.

“Melanjutkan sinergi dan koordinasi untuk penyelesaian perkara yang ditangani bersama antara KPK dan Puspom Mabes TNI, Rabu (9/8), bertempat di Mako Puspom TNI, tim penyidik KPK telah difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi,” kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (10/8).

Marsdya Henri dan Letkol Afri diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka sipil yang telah ditetapkan oleh KPK. Marsdya Henri dan Letkol Afri didalami soal aliran uang untuk memenangkan lelang proyek di Basarnas.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang yang diberikan tersangka MG dkk agar dapat dimenangkan dalam lelang proyek di Basarnas,” ujar Ali.

Tim penyidik juga sebelumnya telah memeriksa lima orang saksi pada Selasa (8/8). Kelima saksi ini dicecar soal pengaturan lelang di Basarnas.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengaturan lelang untuk memenangkan perusahaan tersangka MG dkk,” tutur Ali.

Rugikan Negara

Pada kesempatan itu, Ali juga mengungkapkan KPK telah membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa truk angkut personel di Basarnas. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Pasal kerugian negara, kisaran puluhan miliar,” kata Ali.

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Para tersangka merupakan dari pihak sipil dan swasta.

“Pada saatnya ketika proses penyidikan cukup pasti kami umumkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Para tersangka yang sudah kami tetapkan ini dari sipil tentu penyelenggara negara dan pihak swasta,” katanya.

Ali menambahkan, kasus pengadaan proyek truk angkut personel berbeda dengan kasus tangkap tangan di Basarnas yang sebelumnya telah dilakukan KPK.

“Jadi ini hal yang berbeda. Ini pengadaan barang dan jasanya. Kalau OTT kan suap pengadaan barang dan jasanya, artinya pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya yang menjadi pintu masuknya kemarin kan dalam proses lelang. Tapi kalau pengadaan barang dan jasanya sudah selesai. Pengadaan alat angkutan itu yang kemudian kami lakukan penyidikan,” ujar Ali.

Penyidikan baru ini terkait barang dan jasa di Basarnas periode 2012-2018. Kasus korupsi itu berkaitan dengan pengadaan truk angkut personel tahun 2014.

“KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI Tahun 2012 s/d 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014,” ujar Ali.

Informasi dari sumber menyatakan ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bernama Max Ruland Boseke selaku Sestama Basarnas, Anjar Sulistiyono selaku PPK Basarnas, dan Direktur CV Delima Mandiri bernama Wiliam Widarta.

Cegah ke Luar Negeri

Tiga tersangka itu dicegah ke luar negeri oleh KPK.

“KPK telah ajukan cegah untuk tetap berada di wilayah RI terhadap tiga orang,” kata Ali.

Ketiga tersangka itu terdiri dari dua orang internal Basarnas dan seorang dari pihak swasta. Ali belum menjelaskan identitas ketiga orang itu.

“Pemberlakuan cegah ini untuk yang pertama sampai dengan sekitar Desember 2023 dan perpanjangan dapat dilakukan sebagaimana progres penyidikan,” ujar Ali.

Ali belum menjelaskan detail duduk perkara dugaan korupsi ini.

Sumber: hariansib.com