Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnain menilai pemblokiran media khususnya media Islam yang dilakukan pemerintah telah menghianati nilai-nilai reformasi. “Kita ini sekarang berada di zaman reformasi, bukan di zaman diktator. Jadi pemblokiran situs media Islam telah menghancurkan nilai-nilai reformasi,” katanya kepada Panjimas, Selasa (03/01) di Kantor MUI Pusat, Jakarta. …
Selengkapnya »Riset JP Morgan atas RI Dianggap Punya Misi Politik Amerika
Jakarta, Anggota Komisi XI DPR, Donny Priambodo, menilai riset lembaga keuangan internasional JP Morgan, yang memangkas rekomendasi atas Indonesia dari overweight menjadi underweight, bermuatan misi politik Amerika Serikat. Riset tersebut juga dinilai tidak kredibel dan tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Donny menyatakan keputusan pemerintah menghentikan kerja sama dengan …
Selengkapnya »Pencabutan Subsidi 900 VA Kurang Sosialisasi, Rakyat Tersengat lagi
Jakarta, Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengatakan pemerintah dan PLN (Persero) kurang melakukan sosialisasi atas pencabutan subsidi listrik 900 VA kepada 19 juta pelanggan rumah tangga. Sehingga imbas kenaikan itu, banyak masyarakat merasa terkaget-kaget dan tidak siap atas kenyataan yang ada. “Seharusnya Pemerintah dan PLN menyosialisasikan tentang …
Selengkapnya »Pengacara Ahok Tuduh FPI Lapor Karena Unsur Kebencian
Jakarta, Tim kuasa hukum terdakwa Ahok menuduh kalau FPI melaporkan Ahok karena unsur kebencian belaka dalam persidangan kasus penistaan agama. Hal itu dikatakan oleh Habib Muchsin usai menjadi saksi dalam sidang tersebut. “Dia (kuasa hukum Ahok) merasa kami melaporkan terdakwa karena unsur kebencian,” ungkap Imam Besar FPI Jakarta ini. Padahal …
Selengkapnya »Gerindra Tak Tertarik Bergabung Dengan Pemerintahan Jokowi-JK
Jakarta, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyono menyebut jika partai besutan Prabowo Subianto ditawari empat pos menteri atau pimpinan lembaga yang kedudukannya setingkat menteri dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Adapun kedudukan tersebut sebut Puyono yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang kini di jabat Wiranto, Menteri Pertanian yang …
Selengkapnya »Sidang Penista Agama, 2 Saksi Belum Diperiksa Akibat Waktu Tidak Mencukupi
Jakarta, Dari enam saksi pelapor yang akan diperiksa, terdapat 2 saksi yang belum menjalani pemeriksaan dalam sidang keempat kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta non Aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.. Menurut Ketua Tim JPU, Ali Mukartono, dua saksi pelapor belum diperiksa karena waktu yang tidak mencukupi. “Menurut …
Selengkapnya »Xiaomi Segera dirikan Bank Online
Xiaomi seperti yang kita kenal merupakan salah satu perusahaan asal Tiongkok yang gencar meluncurkan produk teknologinya. Awal kali muncul, merek ini kita kenal sebagai produsen smartphone murah, namun dengan harga yang bisa dikatakan terjangkau. Lalu tak lama Xiaomi juga melebarkan sayapnya dengan memasuki berbagai bisnis melalui produk elektronik untuk rumah …
Selengkapnya »Usai Dengar Keterangan Habib Novel, Sidang Diskors Satu Jam
Jakarta, Sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok diskors selama satu jam, usai majelis hakim mendengar keterangan saksi pelapor Habib Novel. “Break satu jam, mulai lagi nanti jam 1,” ucap salah satu anggota Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA), Dahlan Pido, saat keluar dari Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (3/1). Dahlan mengatakan bahwa …
Selengkapnya »Cabai Dan Rokok Kretek Filter Penyumbang Inflasi Terbesar Di 2016
Jakarta, Badan Pusat Statistik mencatat, perkembangan Indeks Harga Konsumen pada Desember 2016, mencapai 0,42 persen. Dengan posisi tersebut, inflasi secara tahun kalender dan tahun ke tahun-tahun masing-masing sebesar 3,02 persen. “(Penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2016) cabai merah dan rokok kretek filter,” jelas Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, …
Selengkapnya »Bupati Klaten Sri Hartini Khianati Pakta Integritas
Jakarta, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif, mengaku kecewa terhadap perilaku Bupati Klaten, Sri Hartini. Politikus PDIP itu diduga menerima suap terkait rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dia ditangkap KPK. Padahal, Sri sebelumnya pernah menandatangani pakta integritas untuk pencegahan dan penindakan korupsi bersama KPK. “Kami …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!