Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kementerian dan lembaga dapat fokus dalam menjalankan rencana belanja sesuai dengan postur anggaran 2018. “Kami berharap kementerian dan lembaga fokus menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” katanya usai rapat kerja Badan Anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut …
Selengkapnya »Kedubes AS Sebut Masalah Panglima Hanya Masalah Administratif, Benarkah?
Jakarta, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyatakan masalah yang meimpa Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo dikarenakan kesalahan administrasi di otoritas AS. Jenderal Gatot pekan lalu dilarang masuk ke AS oleh otoritas keamanan AS. “Pada hari Sabtu, 21 Oktober, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta istri mengalami …
Selengkapnya »Perppu Ormas Jadi UU, MK Bisa Koreksi Pasal yang Dianggap Represif
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, Mahkamah Konstitusi menjadi langkah lanjutan bagi pihak yang masih berusaha menolak Perppu Ormas yang telah disetujui menjadi undang-undang. Ia berharap MK bisa mengoreksi pasal represif. “Kami tunggu hasil dari MK. MK akan memutuskan apa. Mudah-mudahan MK bisa gunakan kewenangannya untuk koreksi sejumlah pasal-pasal yang kami anggap …
Selengkapnya »Ketua PP IKA USU Lantik Ketua PW IKA USU Kepri Periode 2017-2021
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) T.S Aif Fadillah dilantik sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2017-2021. Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) IKA USU Sofyan Raz disaksikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Runtung Sitepu di Hotel Harmoni …
Selengkapnya »Monolog “Orang Saja” Realita Kehidupan Kekinian Dalam Panggung Teater Siklus Medan
“Di mana ini?” “Aku di mana?” “Apa yang terjadi padaku?” “Mengapa aku tidak bisa mengingat apa-apa?” “Apa yang telah mereka lakukan padaku?” “Oi…….. ada orang di sana?” “Siapapun itu, bebaskan aku!” “Hei kalian yang ada di luar. “Kalian ingin menakuti ya?” “Apa kalian tidak bisa sehari saja tidak menggangguku?” “Apa …
Selengkapnya »YPSA Raih Juara Di Matematika Fair 2017 Lomba Alat Peraga Matematika Nasional
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam(FMIPA) Universitas Negeri Medan(Unimed) menyelenggarakan Matematika Fair 2017 selama dua hari mulai tanggal 20-21 Oktober 2017 Di Gedung Serbaguna Unimed. Matematika Fair 2017 Unimed ini mengangkat Tema “Mathematics Generation is Cosinus (Competitive, Simple, Incredible and Useful)” . Peserta yang ikut secara nasional 43 tim dalam lomba …
Selengkapnya »Mendikbud Berencana Terapkan Multi Subject Teaching Untuk Guru, Tepatkah?
Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan sistem multi subject teaching atau sistem keahlian ganda guru mata pelajaran umum. Sistem itu bertujuan mengatasi kekurangan guru dan mengahadapi gelombang pensiun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan sistem multi subject teaching atau sistem keahlian ganda guru mata pelajaran umum bertujuan agar guru memiliki fleksibilitas mengajar. Agar guru …
Selengkapnya »Bappenas Sulit Melacak Aset Para Pengemplang Pajak
Jakarta, Pemerintah mengakui susahnya menggenjot rasio pajak atau tax ratio. Meski Indonesia menjadi negara besar ke-15, namun tax ratio-nya masih tertinggal dari negara-negara besar lainnya. Hal ini diklaim Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro karena pemerintah susah melacak aset para wajib pajaknya (WP). Menurutnya, saat ini Indonesia yang tercatat sebagai negara …
Selengkapnya »Pencekalan Panglima, Salim Said Sebut ‘Kacau’ dan Aneh bin Ajaib
Jakarta, Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said, turut menyoroti pencekalan atas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh otoritas Amerika Serikat. Menurutnya, kejadian itu karena kekacauan di dalam administrasi Amerika. “Sejak Donald Trump menjadi Presiden AS, kekacauan sering terjadi,” kata Salim dalam perbincangan dengan tvOne, Senin, 23 Oktober 2017. Salim menuturkan …
Selengkapnya »Kronologi Terdakwa Pemberi Keterangan Palsu Kasus E-KTP yang Dituntut 8 Tahun
Jakarta, Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik. “Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Miryam S …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!