Kelangkaan Minyak Goreng di Pasar

DERAS.CO.ID -Lonjakan harga minyak goreng beberapa bulan belakangan ini masih belum teratasi. Masalah itu paling tidak bisa dilihat dari kelangkaan dan lonjakan harga di beberapa daerah di Indonesia yang masih terjadi hingga kini.

Di Jakarta, daerah yang hanya selemparan batu dari Istana ini, stok minyak goreng banyak yang kosong. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia di salah satu toko ritel di Jalan Pondok Jaya VI, Mampang, Jakarta Selatan, misalnya minyak goreng kemasan kosong mlompong.

Penjaga ritel di toko tersebut yang bernama Wahyu (25) mengatakan kekosongan pasokan sudah terjadi selama dua hari terakhir.

“Kemarin baru datang langsung habis. Pembeli sebelum barang turun sudah pada antre”, ungkap Wahyu, Rabu (9/3/2022).

Minyak goreng langsung diburu masyarakat karena harganya Rp14 ribu per liter atau jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di pasar yang masih sekitar Rp20 ribuan.

Wahyu mengatakan tidak tahu kapan pasokan minyak goreng di tempatnya bekerja akan terisi lagi. Pasalnya, jadwal agen mengirim minyak goreng memang tidak menentu; bisa dua hari sekali atau empat hari baru datang.

Selain itu, jumlah pasokan minyak goreng yang diberikan pun tidak bisa dipatok. Terkadang bisa sembilan karton atau lima karton.

Satu karton berisi enam kemasan minyak goreng ukuran dua liter. Segendang sepenarian, kekosongan pasokan juga terjadi di pasar tradisional. Iwan kurniawan (31), pedagang di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, mengaku sudah lima hari tidak menjual minyak goreng kemasan.

Ia mengatakan agen tidak kunjung mengirim minyak goreng yang sebelumnya ia pesan.

“Sampai hari ini belum ada informasi lagi kapan minyak kemasan datang”, ujarnya.

Kalaupun minyak goreng kemasan itu ada, ia masih menjualnya dengan harga di atas HET, yakni Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Sementara untuk minyak goreng curah ia menjualnya dengan harga Rp17 ribu per kilogram.

“Tidak ada minyak goreng kemasan, penjualan menurun kurang lebih 40 persen karena pembeli gak banyak yang mau beli minyak curah”, kata Iwan.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, ia mengaku lebih baik keadaan seperti sebelumnya, di mana harga minyak goreng masih tinggi tapi barangnya ada. Dari pada harga sudah diturunkan tapi malah langka.

“Tidak apa-apa harga masih mahal juga asal minyaknya ada”, kata dia.

Di Samarinda, masalah sama juga terjadi. Seorang warga bernama Hendra mengatakan pasokan minyak goreng di daerahnya kosong di sejumlah tempat. Kalaupun ada, harganya selangit dan harus didapat dengan perjuangan.

“Kosong semua (minyak goreng) ini, kalaupun ada harganya mahal. Yang 2 liter saja Rp45 ribu”, katanya.

Pemilik toko di daerah Samarinda, Haji Munasar mengaku akibat kekosongan gerainya didatangi ratusan warga. Mereka mengantre minyak goreng.

Dua truk kontainer yang membawa 3.000 lebih kardus minyak goreng dengan total 37 ribu liter dari Surabaya langsung diserbu warga. “Minyak goreng yang kami datangkan ini langsung ludes diserbu warga”, ungkap Munasar.

Dia mengaku warga yang mengantre minyak goreng ini baru kali pertama. Sepekan lalu, tak ada warga mengantre hanya untuk dapat minyak goreng.

Kawan-kawannya distributor yang lain juga demikian. Oleh karena itu, demi mengantisipasi kekurangan minyak goreng, pihaknya memberi jatah hanya dua dus saja, baik itu kepada pedagang maupun warga.

“Awalnya kami batasi dua dus saja, kemudian melihat kondisinya masih banyak yang mengantre, kami potong lagi menjadi satu dus saja”, pungkasnya.

Heran Kementerian Perdagangan

Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah tersebut itu pun memicu keheranan dari Kementerian Perdagangan. Pasalnya, mereka sudah melakukan beberapa kebijakan supaya harga minyak goreng bisa turun.

Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan Rp2,4 miliar liter.

Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambil dari dana perkebunan kelapa sawit

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu.

Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan harga minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter. Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.

Semenjak kewajiban DMO diberlakukan, Menteri Perdagangan M Lutfi mengklaim berhasil mendistribusikan minyak goreng curah dan kemasan sebanyak 415.787 ton ke masyarakat. Distribusi minyak itu melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang hanya mencapai 327.321 ton.

Lebih lanjut ia memastikan pemerintah telah menyediakan 393 juta liter minyak goreng hasil kebijakan tersebut untuk seluruh pasar di Tanah Air. Dengan demikian, stok minyak goreng seharusnya terpenuhi hingga satu bulan ke depan.

“Kita sudah siapkan 393 juta liter untuk seluruh Indonesia, jadi barangnya ini melimpah sebenarnya”, jelasnya tanpa merinci distributornya.

Karena itulah, ia merasa heran kenapa kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng masih terjadi. Dia curiga ada yang bermain-main di tengah masalah minyak goreng.

Permainan kemungkinan besar dilakukan dengan menimbun atau bahkan mengekspornya secara ilegal. Karena itulah, untuk mengungkap kemungkinan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri.

“Saya akan koordinasi dengan Mabes Polri untuk memastikan agar berjalan semuanya”, imbuh dia.

Senada dengan Mendag, Sinar Mas Agribusiness and Food, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya minyak kelapa sawit di Indonesia menyebut sejak Februari 2022 pihaknya telah memproduksi minyak goreng kemasan sebesar 21 ribu ton per bulan.

“Ini kami tingkatkan dari yang sebelumnya sekitar 18 ribu ton per bulan,” ungkap Head of Corporate Communications Sinar Mas Agribusiness and Food Dian Wulan Suling.

Dian mengatakan minyak hasil produksi perusahaannya itu disalurkan ke tiga channel utama, yakni pasar tradisional, pasar/ritel modern, dan e-commerce.

Pada Februari, Sinar Mas Agribusiness and Food menyalurkan minyak goreng kemasan hingga ke 460 ribu titik yang ada di 67 kota di Indonesia. Dengan upaya itu, harusnya kelangkaan minyak bisa teratasi.

Soal gelontoran minyak goreng itu, CNNIndonesia telah mencoba menghubungi Corporate Affairs Director Alfamart Solihin dan PR Manager Indomaret Neni Kristiawati untuk menanyakan lebih lanjut apakah benar ada tambahan pasokan dari distributor.

Redaksi juga sudah mencoba minta keterangan kepada Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan ada kontradiksi antara klaim pasokan CPO di hulu aman dengan kelangkaan minyak goreng. Artinya ada masalah serius dalam tata kelola migor ini.

Menurutnya, untuk mengungkap masalah itu, pemerintah bisa memeriksa pasokan CPO di produsen berapa, kemudian berapa yang diproses menjadi minyak goreng dan dicocokkan dengan data penjualan minyak goreng seluruh produsen.

“Masalahnya di bagian CPO itu rentan permainan untuk lobi keringanan DMO. Alhasil masalah pasokan masih terjadi,” katanya.

Bhima mengatakan dengan kondisi tersebut pastinya kebijakan HET pun tidak bisa terealisasi dengan benar. Belum lagi saat ini pedagang masih ada yang menyimpan stok minyak goreng sebelum adanya kebijakan HET. Seharusnya, minyak goreng tersebut dibeli dulu oleh Bulog kemudian baru disalurkan dengan ketentuan HET.

“Kalau masih ada dua jenis stok minyak goreng pra dan pasca revisi HET di pasaran, maka sulit ya harga di konsumen bisa stabil”, ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan subsidi Rp7,6 triliun untuk minyak goreng harga Rp14 ribu per liter yang berasal dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, harus ada evaluasi total kenapa dengan subsidi itu, minyak goreng bisa langka di pasar. Apakah alokasinya tidak cukup atau terjadi penggelapan.

Segala kemungkinan katanya bisa saja terjadi atas subsidi itu. Terlebih, dana subsidi yang tidak melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga transparansinya lebih rendah.

“Diusulkan kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lakukan audit investigatif karena dana subsidi harusnya tepat sasaran. Karena dari awal sasarannya tidak jelas. Namanya subsidi kan untuk orang miskin, ini justru dijual lewat retail modern. Kan aneh”, sambungnya.

Selain alokasi untuk pasar tradisional, sambung Bhima, idealnya data penerima subsidi di integrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak terjadi duplikasi penerima dan dana subsidi bisa menyentuh ibu-ibu rumah tangga.

Ia juga menyebut alokasi subsidi Rp7,6 triliun sudah dikucurkan tapi tidak menyentuh masyarakat berarti ada kesalahan perhitungan di awal dan memancing panik beli atau panic buying.

“Perlu diusut perusahaan penerima uang subsidi apakah benar-benar telah menggelontorkan minyak goreng sesuai ketentuan”, tandas Bhima.

(*)