Jakarta, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Ma’ruf Amin menjelaskan tentang hubungan antara politik dan agama. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Menurut Kiai Ma’ruf, agama dan politik mempunyai hubungan yang saling memengaruhi, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan …
Selengkapnya »Gawat, Said Aqil: Jangan Campurkan Politik Dengan Agama, Allah Kok Diajak Kampanye!
Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj mengomentari fenomena di masyarakat terkait pelarangan menyalati jenazah pendukung calon gubernur non-Muslim. Kiai Said mengingatkan bahayanya mencampuradukkan persoalan politik dengan agama. “Masalah politik jangan dicampuradukkan dengan agama. Allah jangan diajak kampanye, Tuhan kok diajak kampanye,” kata dia di …
Selengkapnya »Habib Rizieq: Politik dan Agama Dipisah, itu Politik Komunis!
Jakarta, Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), Habib Muhammad Rizieq Syihab menjelaskan, ungkapan bahwa agama Islam suci, bersih adalah betul. Ungkapan bahwa ulama harus dijaga juga betul. Tetapi ungkapan bahwa politik itu najis dan kotor, tidaklah betul. Sebab bersih tidaknya politik tergantung siapa yang memainkannya dan berdiri …
Selengkapnya »Ketua Umum PBNU Merasa Tidak Senang Dengan Rencana Aksi 313
Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan ketidaksukaannya mengenai rencana aksi 313 (Jumat, 31 Maret 2017) yang akan Forum UlamaIndonesia dan ‘alumni’ aksi 212 lakukan. “Gak seneng. Saya gak seneng,” kata Said singkat, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017). Ia tidak menjelaskan alasannya. Said hanya …
Selengkapnya »‘Aksi 313’, FPI Akan Optimalkan Seluruh Massa Pendukung
Jakarta, Aksi 313 yang bakal digelar Junmat (3/13) mendatang bakal dioptimalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dengan mengerahkan seluruh massanya untuk berpartisipasi. Juru Bicara FPI Slamet Maarif menuturkan, tujuan aksi ini untuk menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya Ahok …
Selengkapnya »Dana Umat Dipidanakan, Dana Teman Ahok Dibiarkan, Wakil Ketua MPR: Ini Kriminalisasi
Jakarta, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai penetapan Islahudin Akbar dan Ustadz Adnin Armas oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), merupakan bentuk kriminalisasi. “Ini bagian dari kriminalisasi,” ujar dia di Aula Siti Zaunun Muhammad Zainul …
Selengkapnya »Kuasa Hukum GNPF: Tak Ada Kaitan Yayasan Keadilan Dengan Bukti Transfer Dana Ke Turki
Jakarta, Tuduhan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan telah menemukan bukti transfer dana sebesar Rp 1 miliar dari Ustadz Bachtiar Nasir ke Turki, dikaitkan dengan kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS) dibantah kuasa hukum GNPF-MUI. “Tuduhan Kapolri Tito Karnavian yang menyebut Ustadz Bachtiar Nasir telah mentransfer dana ke …
Selengkapnya »Adnin Armas, Intelektual Islam Dijadikan Tersangka Oleh Polri
Jakarta, Selain Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Ustadz Bachtiar Nasir, terdapat dua nama inteletual muslim, yang dijerat hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Mabes Polri. Kedua intelektual muslim itu adalah Adian Husaini dan Adnin Armas. Belakangan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menetapkan Ketua Yayasan Keadilan untuk …
Selengkapnya »Mengapa Dana Teman Ahok Tak Diusut Polri?
Jakarta, Polri tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan mengapa Polri tidak sama sekali mengusut perihal penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh Teman Ahok. Arsul Sani meminta penjelasan Kapolri Jenderal Tito …
Selengkapnya »Kapolri Jelaskan Soal Kriminalisasi Ulama Kepada Komisi III
Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (22/2). Tito hadir beserta jajarannya. RDP di dalamnya turut membahas tuduhan kriminalisasi ulama yang dialamatkan kepada Polri. Tito menjelaskan, berkaitan kasus Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!