Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, sopir yang mengendarai mobil dalam kecelakaan tunggal di Jalan Permata Hijau, Jakarta Barat, Hilman Mauttuch, ditetapkan sebagai tersangka. Hilman juga berprofesi sebagai wartawan di Metro TV. “Makanya kita kenakan Undang-Undang lalu lintas ya spesialis ini di pasal 283, kemudian juncto …
Selengkapnya »Ingin Tahu Gaji Ketua DPR? Wow Sangat Fantastis. . .
Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, diketahui memiliki rumah mewah di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harganya ditaksir sekitar Rp 204,8 miliar. Memiliki rumah dengan harga fantastis tentu membuat siapa saja penasaran, berapa gaji Novanto? Catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jumat (17/11/2017), anggota biasa DPR akan …
Selengkapnya »Hotel Alexis Ditutup, Gubernur DKI Punya Bukti Kuat
Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi tidak memperpanjang izin hotel dan griya pijat Alexis. Langkah tersebut diambil lantaran Pemerintah Provinsi DKI mendapat laporan bahwa Alexis kerap dijadikan lokasi prostitusi. Anies mengatakan, ia mengambil langkah tersebut setelah mendapatkan bukti yang kuat. Mulai dari keterangan sopir taksi yang biasa mengantar para …
Selengkapnya »DPR Apresiasi Pemprov DKI Atas Penutupan Hotel Alexis
Jakarta, Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang menolak memperpanjang izin penyelenggaraan hotel dan griya pijat di Hotel Alexis, Jakarta Utara diapresiasi Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan sosial. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid mengatakan Anies harus konsisten pasca kebijakannya. “Salut untuk Anies atas konsistensinya dalam hal Alexis dan …
Selengkapnya »Perppu Ormas Jadi UU, MK Bisa Koreksi Pasal yang Dianggap Represif
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, Mahkamah Konstitusi menjadi langkah lanjutan bagi pihak yang masih berusaha menolak Perppu Ormas yang telah disetujui menjadi undang-undang. Ia berharap MK bisa mengoreksi pasal represif. “Kami tunggu hasil dari MK. MK akan memutuskan apa. Mudah-mudahan MK bisa gunakan kewenangannya untuk koreksi sejumlah pasal-pasal yang kami anggap …
Selengkapnya »3 Fraksi DPR Ini Tolak Perppu Ormas, Alasannya Mencengangkan!
Jakarta, Tiga fraksi di Komisi II DPR menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) untuk disahkan menjadi UU. Tiga fraksi yang menolak adalah Fraksi PAN, PKS, dan Gerindra. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan, hingga saat ini tak ada satu alasan pun yang …
Selengkapnya »Penikaman Brimob Di Dekat Mabes, DPR : Islam Bukan Teror
Jakarta, Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengungkapkan keprihatinannya serta meminta respons cepat atas teror demi teror yang terjadi kepada anggota kepolisian. Hal ini menyusul penikaman dua anggota Brimob saat sedang shalat Isya di Masjid Faletehen, tak jauh dari Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (30/6) malam. Pasalnya, kejadian tersebut …
Selengkapnya »DPR Tak Mau Cabut Sanksi Cekal Rini Sumarno
Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya masih ogah menerima Menteri BUMN Rini Soemarno. Para legislator Senayan tetap sepakat mencekal Rini buat menghadiri rapat di DPR. Usaha pencabutan cekal yang dinisiasi komisi VI pun tak kunjung berhasil. Keladinya, mayoritas dewan masih menolak Rini. “Setahu saya sampai sekarang masih dilarang. Belum ada …
Selengkapnya »DPR : Dukung Dewan Pers Lakukan Uji Kompetensi Para Wartawan
Jakarta, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almarsyhari menyebut langkah Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi yang ditujukan kepada para awak media Indonesia sangat penting jika melihat tingginya pemberitaan berita bohong (hoax) di tengah masyarakat. “Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa …
Selengkapnya »Menang Gugatan Rp30 Miliar, Apa Yang Akan Dilakukan Fahri Hamzah ?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah memenangkan gugatan perdata sebesar Rp30 miliar terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. “Saya menyebut angka Rp500 miliar (menuntut gugatan perdata) itu menimbang seluruh kantor DPD partai tingkat dua,” kata Fahri di Gedung …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!