Otoritas keimigrasian akhirnya mengakui bahwa Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak 7 Januari. Imigrasi mematahkan sendiri pernyataan sebelumnya bahwa Harun belum kembali dari Singapura sejak 6 Januari. Mereka mengaku misinformasi itu terjadi karena problem tertundanya update sistem data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie …
Selengkapnya »Tim Advokasi Hukum PDIP Ramai-Ramai Datangi KPU
Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1). Kunjungan ini merupakan agenda perdana setelah Tim Hukum PDIP yang dipimpin I Wayan Sudirta dibentuk oleh DPP PDIP pada Rabu (15/1) malam. Kunjungan tersebut disinyalir tidak lain untuk …
Selengkapnya »Kabur Ke Singapur, KPK & Interpol ‘Join’ Buru Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan Interpol mencari keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku di luar negeri. Harun diketahui pergi ke Singapura sejak Senin (6/1) lalu. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, …
Selengkapnya »Kenapa KPK Bisa Gagal Geledah Kantor DPP PDIP?
Jakarta, Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode baru ini untuk menjelaskan kepada publik terkait kegagalannya menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya dan menimbulkan opini liar. Apalagi PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilihan umum (pemilu) 2019. “Kalau misalnya surat …
Selengkapnya »Wahyu Setiawan Tersangka, Begini Kronologi Terlibatnya Politikus PDIP
Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus atau caleg PDIP, Harun Masiku dan Saeful, pihak swasta, sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun dan Saeful diketahui ikut ditangkap bersama komisioner KPU dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) kemarin. “Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu …
Selengkapnya »Komisioner KPU WS Di OTT KPK, Hartanya Ternyata Benar-Benar Wow
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) siang. KPK menduga, terjadi transaksi suap yang diduga diterima Wahyu. Menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2018, Wahyu memiliki total harta kekayaan senilai Rp 12 miliar. Total harta itu …
Selengkapnya »Harta Kekayaan Tersangka Baru Kasus E-KTP Mencengangkan??
Jakarta, Harta Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mencapai Rp114,769 miliar dan 49.150 dolar AS menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 2015. Berdasarkan laman https://acch.kpk.go.id yang dikutip di Jakarta, Senin, disebutkan Setnov terakhir melaporkan hartanya pada 13 April 2015. Harta Setnov itu terdiri atas tanah dan bangunan …
Selengkapnya »Bupati Klaten Sri Hartini Khianati Pakta Integritas
Jakarta, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif, mengaku kecewa terhadap perilaku Bupati Klaten, Sri Hartini. Politikus PDIP itu diduga menerima suap terkait rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dia ditangkap KPK. Padahal, Sri sebelumnya pernah menandatangani pakta integritas untuk pencegahan dan penindakan korupsi bersama KPK. “Kami …
Selengkapnya »Bupati Klaten Yang Ditangkap KPK Terima Penghargaan Dari Jokowi Bulan Ini
Jakarta, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Ketua KPK, Agus Rahardjo telah membenarkan tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat (30/12) pagi ini. “Ya sudah dibungkus (diamankan). (Bupati Klaten, Sri Hartini) salah satunya,” kata Agus dikonfirmasi wartawan pada Jumat (30/12). Penangkapan Sri Hartini terbilang mengejutkan. Seperti …
Selengkapnya »Harta Bupati Klaten Yang Ditangkap KPK Capai Rp 35,043 Miliar
Jakarta, Harta kekayaan Bupati Klaten Sri Hartini mencapai Rp 35,043 miliar. Hal ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 28 Juni 2012. Dari laman acch.kpk.go.id, yang diunggah, di Jakarta, Jumat, jumlah Rp 35,043 miliar itu naik Rp 22,719 miliar dari laporan 6 Juli 2010 yang hanya mencapai Rp 12,324 …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!