Tanggapi Ganjar, Anies Persoalkan Pemindahan Ibu Kota

DERAS.CO.ID – Jakarta – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak luput dari pembahasan saat Debat Pilpres 2024. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saling adu gagasan.

Mulanya, Ganjar bertanya ke Anies soal proyek IKN. Anies menjawab Ganjar soal cara menyikapi masalah di Ibu Kota sebelum IKN, Jakarta.

“Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang jadi, saya pengin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia-sentris ini ingin dibangun, mimpi besar Indonesia ini bagaimana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara?” tanya Ganjar di panggung debat, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Anies pun langsung mempersoalkannya dengan menanggapi bahwa masalah yang ada di Jakarta perlu diselesaikan, bukan ditinggalkan dengan cara membangun IKN baru. Masalah itu meliputi banyak hal dari lalu lintas sampai polusi.

“Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan (tapi) diselesaikan. Itu filosofi nomor satu,” jawab Anies disambut tawa.

Masalah lalu lintas misalnya, Anies menilai pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN hanya akan mengurangi 4 sampai 7 persen kemacetan di Jakarta.

Bila yang pindah hanya birokrat pemerintahan, maka sektor bisnis dan permukiman keluarga juga bakal tetap di Jakarta. Masalah lingkungan bakal tetap ada di Jakarta dan menunggu diatasi, kata Anies.

Soal IKN, menurut Anies itu menjadi tidak adil bila masih banyak sekolah yang rusak namun negara membangun istana untuk pemerintah.

“Terkait IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak,” kata dia.

Dia kemudian membandingkan dengan pembangunan IKN. Dia mengatakan IKN yang dibangun saat ini adalah untuk tempat aparat negara bekerja.

“Sementara yang kita kerjakan hanya bangun untuk aparat sipil negara bekerja bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekenomian. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat, kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita bangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?”ucap Anies.

Ganjar pun kembali menanggapi Anies dengan bertanya apakah Anies menentang pemindahan IKN.

Menjawab pertanyaan itu, Anies mengkritik proses pembentukan UU IKN. Menurutnya, pembentukan UU IKN tak melibatkan publik.

“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sudah jadi UU,” kata Anies.

Namun, menurutnya, dialog soal IKN terjadi setelah UU jadi. Menurutnya, pembahasan UU IKN tak melibatkan banyak pihak.

“Dan ketika dialognya sudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi. Siapapun yang pro dianggap pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik,” kata dia.

Anies mengatakan UU semestinya menjadi ruang hukum. Sehingga, lanjutnya, publik dilibatkan dalam pembahasan sebuah aturan sebelum ditetapkan.

“Ini ruang hukum bukan ruang kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah aturan sebelum ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Kemudian di situ kita berdebat, pro-kon,” ujar dia.

Menurutnya, ada kebutuhan lain untuk rakyat dibanding membangun IKN.

TAK ABU-ABU

Soal dua peristiwa yang merenggut korban jiwa “peristiwa KM 50 dan tragedi Kanjuruhan” juga menjadi debat seru Anies dengan Ganjar.

“Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa KM 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi, rasa keadilan masih belum muncul,” kata Anies.

Menurut Anies, dua peristiwa berdarah itu masih memuat banyak pertanyaan. Keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan kejelasan peristiwanya. Anies ingin kasus itu dituntaskan dengan seadil-adilnya.

“Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini,” katanya.

Menjawab Anies, Ganjar menegaskan kasus hukum Tragedi Kanjuruhan dan Kilometer (KM) 50 harus dituntaskan.

“Pengadilan korban, termasuk KM 50, termasuk itu, kita akan naik satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian cari keputusan yang adil, jawaban saya; bisa!” kata Ganjar.

Kasus Tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban meninggal dunia telah diputuskan pengadilan. Hanya saja para korban merasa kasus ini tidak selesai karena pelakunya tidak tertangkap.

Begitu pula dengan kasus KM 50, sudah putus. Hanya saja masih banyak pertanyaan soal kejadian meninggalnya enam anggota laskar Forum Pembela Islam (FPI) tidak terjawab.

“Dalam pemilu ini harus berani untuk tidak tersandera persoalan masa lalu, sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus akan sensi. Sensi terus karena tak pernah ada keputusan,” katanya.

Atas dasar itu Ganjar menegaskan bahwa dua kasus tragedi itu harus dituntaskan. Ini dianggap krusial agar tidak jadi masalah bangsa yang berkepanjangan.

“Maka cara-cara ini harus dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali UU KKR,” kata Ganjar.

“Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu,” ujarnya.

Namun Anies menanggapi bahwa jawaban Ganjar kurang komprehensif dan masih abu-abu. Kemudian Ganjar pun menjawab kembali, bahwa dirinya bersama pasangan Cawapres nya (Mahfud MD) tak pernah abu-abu, tak mau menunda-nunda pekerjaan. Maka kami hitam-putih, “sat-set’!

Sumber: hariansib.com