DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
DERAS.CO.ID – Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar ada 2.068 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berstatus belum jelas. Ia mengatakan, pihaknya pasti mencari solusi untuk hal tersebut dengan pendekatan humanis.
“Itu bukan tidak bisa, itu pasti clear,” tegas Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
Basuki mengatakan, pemerintah mempunyai banyak opsi untuk menyelesaikan hal tersebut. Dua di antaranya seperti relokasi maupun ganti rugi.
Ia menjelaskan bahwa persoalan itu pasti diselesaikan karena pembangunan IKN bisa terhambat. Namun, Basuki mengatakan, pemerintah pasti berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan tenurial tersebut.
“Oiya mas, kalau tidak (klir) saya tidak bisa bangun berapa ribu kilometer tol. Pernak pernik pembebasan lahan, penguasaan lahan pasti ada. Tapi kita harus hati-hati betul,” jelasnya.
Di sisi lain, Basuki memastikan bahwa pemerintah pasti akan melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan lahan di IKN. Hal ini karena persoalan lahan tidak berbicara soal status kepemilikan, tetapi juga soal sejarah dan memori masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut.
Ia mencotohkan pengalaman rumah pertama miliknya yang terkena gusur proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada 2019. Saat itu, anaknya sampai menangis karena rumah tersebut digusur.
“Kayak saya digusur dari Bekasi, itu anak saya nangis. Karena mencabut memori orang dari satu lokasi itu tidak mudah,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Basuki kembali memastikan pemerintah pasti akan mengedepankan solusi humanis untuk menyelesaikan status 2.068 hektare lahan di IKN.
“Makanya, biaya ganti rugi yang paling tinggi bukan nilai tanah. Makin lama dia tinggal di situ, biayanya semakin tinggi. Itu saya merasakan pak jadi saya tahu,” imbuhnya.
“Harus pak, harus (humanis),” ungkapnya.
Sementara ketika ditanya soal target penyelesaian status 2.068 hektare lahan di IKN, Basuki mengaku mengupayakan hal itu tuntas secepatnya.
Belum Klir
Sebelumnya, berdasarkan catatan, AHY mengatakan ada 2.068 lahan yang statusnya belum jelas di IKN. Ia mengungkap itu usai melakukan pembahasan rapat internal terkait pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo.
“Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).
Dia menuturkan, status tanah tersebut belum jelas karena masih ada masyarakat setempat yang menghuni. Oleh sebab itu, dia melaporkan situasi ini kepada Presiden Jokowi.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga. Berdasarkan catatannya, sejumlah lahan yang belum jelas itu terletak di lokasi pengendali banjir Sepaku 2,75 hektare. Kemudian di sekitar Jalan Tol 6A dan 6B. Lokasi lainnya adalah akses menuju Masjid di IKN.
Danis kemudian membeberkan sejumlah penyebab total 2.086 tersebut belum jelas. Salah satunya adalah Tol 6A dan 6B. Di wilayah itu, ia menjelaskan masih ada masyarakat yang tinggal di atas tanah yang berstatus Aset dalam Penguasaan (ADP).
Sumber: hariansib.com
