Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan Polri melakukan pelanggaran prinsip dan norma HAM dalam penanganan kerusuhan di Jakarta pada 21-23 Mei 2019. Polri dianggap melakukan perendahan harkat dan martabat masyarakat sipil dan anak-anak dalam menangani massa anarkistis. Komnas HAM tak menerima alasan Polri yang menyebut anak buahnya kelelahan …
Selengkapnya »M.Syafi’i Bakal Maju Menjadi Calon Wali Kota Medan
MEDAN – Ketua Dewan Pembina Perguruan Asy-syafi’iyah Internasional Medan, Dr. H. Mhd. Syafi’i, SH., MH., M.Si mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan Periode 2020-2024 pada hari Selasa, (15/10/2019). Didampingi oleh Belasan Tim Suksesnya, Mhd. Syafi’i mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Nasional Demokrat (DPD) Partai Nasdem Kota Medan …
Selengkapnya »Baca, 4 Fakta Ini Ada Dibalik Guncangan Magnitudo 7.0 Di Ternate
Jakarta, Gempa sangat kuat magnitudo 7 mengguncang Ternate, Maluku Utara pada Minggu (7/7) malam. BKMG mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat guncangan kuat tersebut. Guncangan gempa terasa hingga Sulawesi Utara. Setidaknya 8 daerah di Maluku Utara dan Sulawesi Utara merasakan gempa tersebut seperti Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa Selatan bagian Selatan, …
Selengkapnya »Brigjen Ricky: Harapan Presiden RI, Bansos Tepat Sasaran dan Tanpa Penyelewengan
Jakarta, Berbagai faktor yang melatarbelakangi dilibatkannya Polri bersinergi dengan Kementerian Sosial RI dalam urusan Bantuan Sosial (Bansos), Diantaranta terkait kenaikan angka dana bansos dibanding 2018 sebesar Rp54 Triliun. Kemudian, Bansos akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan keterbatasan. Harapan Presiden RI, penyaluran juga Bansos di tepat sasaran tanpa penyelewengan. “Keterbatsan Sumber …
Selengkapnya »Saksi Terancam, BPN Minta Perlindungan Dari LPSK
Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kubu 02 berharap semua saksi yang hadirkan dalam persidangan sengketa pemilihan presiden 2019. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, keterlibatan LPSK diperlukan untuk dapat menjamin rasa keamanan bagi saksi dan ahli …
Selengkapnya »Darurat, ULN Indonesia Sudah Mencapai Rp5.584 Triliun
Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir April 2019 sebesar US$389,3 miliar atau setara Rp5.584 triliun (kurs Rp14.346 per dolar AS per 17 Juni 2019). Utang itu terdiri atas utang pemerintah dan Bank Indonesia US$189,7 miliar, serta utang swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$199,6 miliar. …
Selengkapnya »Jokowi Siapkan Keputusan ‘Gila’
Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap mengambil keputusan dan kebijakan yang ‘gila’ dalam kepemimpinannya di periode kedua nanti. Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Jokowi, kebijakan yang ia sebut ‘gila’ tersebut akan diambil selama memiliki …
Selengkapnya »Terdepan Tanggap Bencana, FPI Luput Dari Media Nasional, Diliput Media Internasional
Kiprah Front Pembela Islam (FPI) dalam membantu korban bencana alam di Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Front bentukan Habib Rizieq Shihab itu selalu terdepan dalam setiap penanganan bencana. Bahkan wartawan Stephen Wright menulis dedikasi FPI tersebut dalam artikel berjudul “When Disaster Hits, Indonesia’s Islamists are First to Help” yang diunggah …
Selengkapnya »Soal Hilangnya ILC TVOne, Tim Hukum 02: Ada Tekanan yang Sangat Kuat
Jakarta, Dalam paparannya mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis dan masif, tim Prabowo juga menyinggung mengenai kebebasan pers di MK. Secara spesifik mereka mengulas mengenai hilangnya Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. “Salah satu media yang mencoba untuk netral seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus …
Selengkapnya »Yusril Sebut Permohonan Kuasa Hukum 02 Rancu dan Asumstif
Jakarta, Kuasa Hukum pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, permohonan kubu 02 terkait sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mudah dipatahkan. Dasarnya permohonan kubu 02 yang dibacakan di sidang MK masih berupa asumsi-asumsi. “Kalau misalnya dikemukakan terjadinya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif). Jika terjadi pelanggaran, pelanggaran itu …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!