DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
DERAS.CO.ID – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur pemerintah daerah (pemda) dalam Musrenbangnas 2024. Jokowi meminta pemda bekerja sehingga tidak semua masalah harus ditangani pemerintah pusat.
Jokowi awalnya menjelaskan dirinya sedang menyiapkan Instruksi Presiden atau Inpres Penyambungan Air untuk Rumah Tangga. Dia berharap pemerintah daerah juga punya inisiatif mengatasi masalah air.
“Saya sampaikan ya sudah disiapkan lagi Inpres untuk Sambungan Rumah Tangga untuk Air Minum. Tapi jangan semuanya di pemerintah pusat,” kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di JCC Senayan, Senin (6/5).
Jokowi kemudian mempertanyakan apa tugas pemerintah daerah jika semua diurus pemerintah pusat. Dia meminta pemda jangan cuma bersyukur atas tindakan pemerintah pusat.
“Ini kalau Inpres jalan daerah, Inpres sambungan Rumah Tangga buat Air Minum, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak ibu ngerjain yang mana?” tanya Jokowi.
Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dia mencontohkan waduk yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan untuk air baku asal didukung APBD.
“Waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja tapi untuk air baku, tapi yang terjadi waduknya selesai sambungan ke rumah tangganya yang belum. Kenapa belum? Karena PDAM-nya selalu rugi jadi nggak mampu bangun sambungan ke rumah warga. Mestinya itu di-support oleh APBD, dari daerah,” ujar Jokowi.
Skala Prioritas Tak Jelas
Berbicara mengenai rencana kerja pemerintah (RKP) harus berorientasi pada hasil, Jokowi menyoroti kegiatan pergi dinas dan studi banding yang banyak memakan anggaran.
“Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonomi-nya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas,” kata Jokowi.
“Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana,” imbuh dia.
Dia menuturkan anggaran terpakai untuk kegiatan rapat dan studi banding yang terlalu banyak, dijadikan pelajaran masa lalu. Jokowi berharap hal tersebut tak terjadi lagi di kemudian hari.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudah itu masa lalu, tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar rancangan kerja yang disusun pemerintah pusat maupun daerah harus tepat sasaran dan strategis. Menurutnya, dengan begitu APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat terasa manfaatnya.
“Program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN betul-betul manfaatnya keliatan, karena tepat sasaran,” ucapnya.
Dia kembali mencontohkan rencana anggaran yang hasilnya tak sesuai rencana. Yakni anggaran yang diajukan untuk penanganan stunting, malah dibelokkan untuk urusan tak terkait.
“Jangan sampai ada saya liat anggaran untuk stunting diberikan ke puskesmas jadinya (dibuat bangun-red) pagar puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada. Ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar,” ujar Jokowi.
“Saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar semuanya in line, seirama dan tepat sasaran dan hasilnya betul-betul di rasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
Tak Sinkron
Pada Kesempatan itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah memperhatikan setiap rencana kerja pemerintah (RKP) yang akan dibuat. Jokowi menekankan agar setiap rencana pembangunan yang dirancang pemerintah pusat seirama dengan daerah.
Jokowi menilai rencana kerja di pusat dan daerah sering tak sinkron.
“Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum,” kata Jokowi.
Jokowi memberi contoh ketidaksinkronan pekerjaan yang terjadi. Menurutnya, perihal sinkronisasi kerap dilupakan padahal merupakan kunci rencana pemerintah dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya nggak sampai ke sawah yang kita miliki,” jelas Jokowi.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun Kementerian Perhubungan. Tapi jalan, mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma sekilo-lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” tambah Jokowi.
Jokowi menyebut segala rencana harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Karena itu, Jokowi mengingatkan setiap kementerian untuk mengomunikasikan rencana pembangunan kepada pemerintah daerah.
“Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap nggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder, tersier daerah. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain,” ucap Jokowi.
“Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekda dan Bappeda. Ada yang urus DPRD, Sekda harian itu ngurus ke sana,” pungkasnya.
Harus Menangkap Pesan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj) kepala daerah menjabat di masa transisi tak berleha-leha. Dia meminta para Pj menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Jadi Pj-Pj tolong jangan berleha-leha. Harus betul-betul mampu menangkap apa saja pesan dari pemerintah pusat. Misalnya mengakomodir dan disesuaikan sambil memberikan masukan untuk daerah masing-masing,” kata Tito di JCC Senayan.
“Provinsi harus melihat ke atas dan melihat juga ke bawah, usulannya apa,” tambah dia.
Selain itu, Tito menyebut para kepala daerah yang saat ini menjabat bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebab, kata dia, jika menunggu kepala daerah hasil pilkada akan terlalu lama.
“Bukan yang terpilih, nanti dilantik Januari, Februari, Maret, telat sudah. Pejabat yang sekarang bertanggung jawab, Kepala Bappeda sekarang bertanggung jawab, sekda (sekretaris daerah) yang sekarang bertanggung jawab, menyusun dua dokumen itu,” sebut Tito.
Sumber: hariansib.com
