Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Surabaya (ANTARA News) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berjanji akan segera mengeluarkan surat edaran untuk memerintahkan daerah menggelar ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) secara patungan.

“Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak,” katanya di Surabaya, Minggu.

Di sela-sela workshop nasional SMK berbasis pesantren di Surabaya (8-9/12) yang merupakan kerja sama Kemendikbud, PP GP Ansor OJK, dan IFIS, ia mengaku anggaran pusat itu akan ditarik.

“Anggaran pusat mungkin hanya Rp7 miliar, karena itu kalau ditarik tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi anggaran pendidikan di tingkat provinsi seperti Jatim bisa ratusan miliar,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memerintahkan kerja sama antara Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendanai UN SD secara patungan.

“Saya kira, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena pemerintah daerah kan mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, baik provinsi maupun kota/kabupaten,” katanya.

Mulai tahun ajaran 2014, Kemendikbud hanya akan membantu dalam “Soal Kendali” yakni 25 persen soal UN dari pusat agar standar mutu sekolah terjaga.

“Misalnya, soal di sebuah sekolah ada 40 soal, maka 10 soal di antaranya dari pusat. Dari 10 soal itulah, kami akan bisa melihat mutu sekolah tertentu dan bagaimana menjaga mutu itu,” katanya.

Selain itu, 30 soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisi-kisi dari BNSP, sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan membuat soal, karena panduannya sudah diberikan.

“Hal itu juga bertujuan untuk menjaga mutu setiap sekolah, sekaligus melihat perbandingan mutu pada masing-masing sekolah, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.

Dalam workshop nasional SMK berbasis pesantren itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan SMK berbasis pesantren itu merupakan lembaga strategis untuk membuka akses layanan jasa keuangan.

Alasannya, jumlah SMK se-Indonesia yang mencapai 810 sekolah dengan 11.704 siswa, sehingga dampaknya akan besar, baik kepada siswa maupun kepada masyarakat sekitar.

“Kalau akses terhadap layanan jasa keuangan itu terbuka, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya dalam workshop dua hari (8-9/12) yang juga dihadiri Ketua Dewan Syariah Nasional KH Maruf Amin itu.

Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor H Nusron Wahid mengatakan pihaknya sudah dua tahun menggelar workshop SMK berbasis pesantren, namun topik workshop diusahakan berbeda dalam setiap tahun.

“Tahun ini bertopik ekonomi, keuangan, dan perbankan, sedangkan tahun berikutnya mungkin tentang teknologi informasi dan multimedia. Kalau tata boga dan tata busana kayaknya Muslimat NU lebih pas,” katanya.

Pemerintah serahkan penggandaan soal UN ke daerah

Pemerintah akan menyerahkan penggandaan soal Ujian Nasional (UN) tahun 2014 ke daerah, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

“Nanti Prosedur Operasional Standar akan disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan penggandaan kemungkinan akan dibagi beberapa region. Satu regional akan bertanggung jawab untuk beberapa provinsi,” katanya di sela-sela peninjauan pelaksanaan Kurikulum 2013 di Denpasar Bali, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah menerapkan kebijakan itu setelah mempertimbangkan masukan dari hasil Konvensi Ujian Nasional di sejumlah provinsi.

Pertimbangan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan antisipasi jika terjadi masalah dapat diminimalisir, tambah dia.

Ia menjelaskan pula bahwa Peraturan Menteri No.97/2013 sudah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional 2014 tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Ujian Nasional tahun 2014, menurut dia, akan dilaksanakan pada 14 April 2014, setelah pelaksanaan pemilihan umum.

“Kami ingin menyelenggarakan UN dalam suasana tenang setelah pelaksanaan Pemilu selesai agar siswa pun dapat berkonsentrasi penuh,” katanya saat berkunjung ke SMA Negeri 1 Kuta.

Tentang standar kelulusan, ia mengatakan kemungkinan masih pada 5,5 dengan peningkatan derajat kesulitan soal ujian.

Menurut dia, tahun ini proporsi tingkat kesulitan soal ujian nasional kemungkinan meliputi 10 persen soal mudah, 70 persen soal dengan kesulitan sedang, dan 20 persen soal sukar.

“Masih belum, akan kami matangkan bersama dengan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Pemikiran untuk meningkatkan ada dengan kemungkinan tingkat kesulitan,” katanya.