Jakarta, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membeberkan rencana penghapusan kelas dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan. Ini artinya kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini akan tergabung menjadi hanya satu kelas. “Jadi konsep ideal ke depan, diharapkan hanya akan ada satu kelas tunggal di …
Selengkapnya »BPJS Batal Naik Namun Sudah Terlanjur Bayar? Begini Penyelesaiannya
Jakarta, BPJS Kesehatan mengaku telah menerima keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan. Dengan begitu, iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42 ribu untuk kelas III kini kembali turun menjadi …
Selengkapnya »Alhamdulillah, Awal Mei Esok Iuran BPJS Kesehatan Resmi Turun
Jakarta, Iuran peserta program JKN-KIS segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), mulai 1 Mei 2020 kembali mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Besarannya yaitu Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Hal itu ditetapkan sebagai …
Selengkapnya »Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kelas BPJS Ramai-Ramai Turun
Jakarta, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tetap akan naik sesuai dengan Perpres 75 Tahun 2019. Tidak ada penyesuaian iuran kembali, usai resmi naik sejak 1 Januari 2020. Hal ini diungkapkannya usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, …
Selengkapnya »Menkes Usulkan Iuran BPJS Kelas 3 Disubsidi Pemerintah
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, berharap agar usulan soal adanya subsidi pada iuran BJPS Kesehatan kelas 3 dapat disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, bila nantinya usulan itu disetujui, ia memastikan pelayanan yang akan didapat oleh masyarakat akan tetap maksimal. “Soal usulan subsidi pada peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang …
Selengkapnya »Awal 2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut: Narasinya Tidak Begitu
Jakarta, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menilai kenaikan iuran pada 1 Januari 2020 tidak berat. Pasalnya, besarnya iuran tersebut setara dengan mencicil Rp 5.000 per hari. Kementerian Keuangan mengusulkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun depan untuk kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran) menjadi Rp 42.000 per bulan per …
Selengkapnya »BPJS Hampir Bangkrut, #TdLBpjsNaikWeLoveJokowi Hebohkan Jagat Twitter
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS, berencana menaikkan iuran bagi pesertanya. Rencana kenaikan iuaran itu, dilakukan karena terjadinya defisit keuangan BPJS Kesehatan, yang nilainya mencapai Rp20 miliar. Meski demikian, Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifraud BPJS Pelayanan Primer, Nur Indah Yuliati mengatakan, sebenarnya defisit BPJS sudah diperkirakan sejak awal …
Selengkapnya »Mengejutkan, Menkes Jawab Tudingan Pemutusan Kerja Sama RS dengan BPJS
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek mengklarifikasi kabar pemutusan kerja sama sejumlah rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Dia menegaskan, hal itu bukan lantaran devisit yang dialami saat ini. “Tidak ada RS yang diputuskan kerjasamanya dengan BPJS, kalaupun ada dikarenakan faktor akreditasi yang tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya di kantor …
Selengkapnya »Alasan Akreditasi, BPJS Putus Kontrak Sementara 8 Rumah Sakit Bogor
Bogor, Di hari pertama 2019, sejumlah rumah sakit swasta di Kabupaten dan Kota Bogor diputus kontrak kerja samanya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemutusan kontrak kerja sama disebabkan delapan rumah sakit tersebut belum memenuhi syarat akreditasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 tahun 2015. “Pemutusan kerja sama …
Selengkapnya »Defisit BPJS, Ini Sindiran Tajam Presiden Ke Dirut BPJS Kesehatan
Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris terkait permasalahan defisit keuangan yang terjadi. Menurut dia, masalah keuangan BPJS ini seharusnya dapat diselesaikan, baik oleh BPJS Kesehatan maupun di tingkat Kementerian Kesehatan. Namun, kenyataannya masalah ini justru perlu ditangani dan diselesaikan oleh Presiden. Hal ini pun …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!