Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Evi dinilai terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Kasus pemecatan komisioner Evi menjadi pukulan berat kedua kalinya bagi KPU di tengah upaya lembaga penyelenggara pemilu ini meraih kepercayaan publik. …
Selengkapnya »Harun Di Tanah Air, Oh Imigrasi, Dahulu Membantah Kini Mengamini
Otoritas keimigrasian akhirnya mengakui bahwa Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak 7 Januari. Imigrasi mematahkan sendiri pernyataan sebelumnya bahwa Harun belum kembali dari Singapura sejak 6 Januari. Mereka mengaku misinformasi itu terjadi karena problem tertundanya update sistem data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie …
Selengkapnya »Tim Advokasi Hukum PDIP Ramai-Ramai Datangi KPU
Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1). Kunjungan ini merupakan agenda perdana setelah Tim Hukum PDIP yang dipimpin I Wayan Sudirta dibentuk oleh DPP PDIP pada Rabu (15/1) malam. Kunjungan tersebut disinyalir tidak lain untuk …
Selengkapnya »Kabur Ke Singapur, KPK & Interpol ‘Join’ Buru Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan Interpol mencari keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku di luar negeri. Harun diketahui pergi ke Singapura sejak Senin (6/1) lalu. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, …
Selengkapnya »Kenapa KPK Bisa Gagal Geledah Kantor DPP PDIP?
Jakarta, Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode baru ini untuk menjelaskan kepada publik terkait kegagalannya menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya dan menimbulkan opini liar. Apalagi PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilihan umum (pemilu) 2019. “Kalau misalnya surat …
Selengkapnya »Wahyu Setiawan Tersangka, Begini Kronologi Terlibatnya Politikus PDIP
Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus atau caleg PDIP, Harun Masiku dan Saeful, pihak swasta, sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun dan Saeful diketahui ikut ditangkap bersama komisioner KPU dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) kemarin. “Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu …
Selengkapnya »Komisioner KPU WS Di OTT KPK, Hartanya Ternyata Benar-Benar Wow
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) siang. KPK menduga, terjadi transaksi suap yang diduga diterima Wahyu. Menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2018, Wahyu memiliki total harta kekayaan senilai Rp 12 miliar. Total harta itu …
Selengkapnya »TKN 01 Sebut Siap Hadiri Tes Baca Al-Quran Di Aceh, KPU: Boleh-Boleh Saja
Jakarta, KPU tidak melarang capres-cawapres mengikuti tes baca Alquran yang digelar oleh Dewan Ikatan Dai Aceh. Menurut KPU, hadir atau tidaknya capres-cawapres dalam tes tersebut merupakan hak masing-masing. “Masyarakat itu kan punya gambaran tentang kategori pasangan capres yang digambarkan mewakili aspirasi mereka seperti apa. Maka masyarakat juga berhak mengundang pasangan …
Selengkapnya »Alasan KPU Pilih Kotak Suara Kardus, Ternyata Ini Spesifikasi dan Biayanya
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, pemilihan karton kedap air (duplex) sebagai bahan baku kotak suara sudah dipertimbangkan dengan matang. Pramono juga mengungkapkan kotak suara berbahan dasar karton kedap air itu sudah digunakan sejak 2014. Menurut Pramono, sebagaimana mandat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, kotak suara …
Selengkapnya »Kemendagri Temukan Hampir 32 Juta Data Pemilih yang Tidak Sinkron
Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui adanya temuan data pemilih tidak sinkron sebanyak lebih dari 31 juta. KPU berjanji akan ada evaluasi terhadap perlindungan hak pilih masyarakat berdasarkan temuan ini. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dari berbagai pihak terkait data pemilih Pemilu 2019. Ini berkaitan dengan 60 …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!