Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemerintah RI tidak akan membentuk tim negoisasi dengan China. Pemerintah RI akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir China dari perairan Natuna. “Kita tidak membentuk tim nego, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia …
Selengkapnya »Batalnya Plt. Gubernur Dari Para Jenderal
Jakarta, Pemerintah telah membatalkan rencana penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari Polri. Sedianya, para jenderal polisi akan mengisi kekosongan kepemimpinan di dua daerah saat Pilkada 2018. “Untuk Jawa Barat dan Sumatra Utara sudah dipertimbangkan. Nanti ada kebijakan lain yang akan kita lakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan …
Selengkapnya »Isu Pembelian Senjata,Ini Hasil Pertemuan Presiden Dan Panglima TNI
Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah bertemu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan ini berlangsung di Bandara Halim Perdanakusumah, ketika Jokowi pulang usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. “Ya tadi malam (bertemu), setelah saya dari Bali. Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan (terkait pembelian senjata),” ujar Jokowi, …
Selengkapnya »Jelang Aksi 112, Kabinet Jokowi Terpecah. . .
Jakarta, Eskalasi gerakan Aksi Bela Islam 112 makin bergulir dan kini telah menimbulkan pro-kontra serius di internal pemerintahan Joko Widodo. Sikap Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat kian bertolak belakang. Tito lebih memilih pendekatan persuasif, sementara Iriawan arogan dan otoriter. Kapolda Iriawan gencar melontarkan pernyataan yang …
Selengkapnya »MUI Kecewa Dengan Sikap Menko Polhukam
Jakarta, Pengurus Majelis Ulama Indoesia (MUI) kecewa dengan sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), yang meminta harus berkonsultasi dengan pemerintah sebelum menerbitkan fatwa. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, hal tersebut adalah sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa. Karena hal itu. bentuk …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!