Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pasalnya, UU tersebut dianggap hanya menguntungkan para pengusaha dan merugikan rakyat kecil. “Kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” …
Selengkapnya »Tonton, Video Detik-detik Puan Matikan Mik F-Demokrat: Dimatikan Dari Meja Pimpinan
Jakarta, Insiden mikrofon yang dimatikan Ketua DPR Puan Maharani saat anggota Fraksi Demokrat (FPD) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Senin (5/10/2020) menjadi sorotan di masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun angkat bicara. …
Selengkapnya »UU Omnibus Law Se-Indonesia Gaduh, Demo Mahasiswa-Buruh Berujung Ricuh
Jakarta, Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung demo mahasiswa-buruh di jalan. Aksi itu bahkan berakhir ricuh di sejumlah daerah, mulai dari Bandung hingga Lampung. UU Cipta Kerja yang diprotes mulai dari isi pasal-pasalnya, sampai dalam proses pengesahan yang terkesan dikebut. Apalagi, pengesahan UU Cipta Kerja ini digelar di tengah …
Selengkapnya »Ngeri, Ini 13 Alasan Kenapa UU Omnibus Law Ciptaker Harus Dibatalkan
Jakarta, Pakar Hukum asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataannya Ketua DPR, Puan Maharani yang menyebut bagi masyarakat yang tidak puas atas disahkannya RUU Cipta kerja menjadi UU bisa mengajukan judicial review ke MK hiperbolik. “MK sudah mereka beri kue fasilitas perpanjangan jabatan dan umur pensiun yang panjang,” ujar …
Selengkapnya »WALHI: UU Omnibus Law Puncak Pengkhianatan Negara Kepada Rakyat
Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10). DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju Covid-19 terus meningkat. Massa serikat buruh yang semula akan menggelar aksi juga …
Selengkapnya »Menko Perekonomian Klaim 6 Manfaat UU Omnibus Law Bagi Pekerja
Jakarta, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Sidang Paripurna yang dilakukan sore kemarin. Pengesahan UU Cipta Kerja tetap tancap gas meskipun penolakan dan protes lantang disuarakan oleh masyarakat. Dalam sidang paripurna, pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sederet manfaat UU …
Selengkapnya »Terenyuh, Menaker Kirim ‘Surat Cinta’ Untuk Buruh Se-Indonesia
Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan surat terbuka kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Isi surat terbuka tersebut terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut isi surat Menaker Ida kepada Serikat Pekerja: “Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal …
Selengkapnya »RUU Omnibus Law ‘Gol’, Buruh Siap Mogok Nasional, Menaker Membujuk
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan pernyataan terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Ia menyebut, Sejak awal 2020 pihaknya sudah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. “Kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh, Aspirasi kalian sudah kami dengar …
Selengkapnya »Pengamat: Omnibus Law Hanya Menumbuhkan Komersialisasi, Privatisasi dan Liberalisasi Pendidikan
Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengatakan ada masalah dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk klaster Pendidikan. Salah satunya adalah hilangnya frase kebudayaan dalam pendidikan nasional. “Perubahan frase prinsip pendidikan nirlaba menjadi dapat laba, frase izin pendirian sekolah atau perguruan tinggi menjadi izin pendirian badan usaha dan sentralisasi pendidikan,” ujar …
Selengkapnya »Tolak Mutlak RUU Omnibus Law, Buruh Demo Besar 25 Agustus Nanti
Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demonstrasi besar-besaran di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020. Aksi untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Ciptaker disahkan. Sebab, ada sejumlah pasal yang mereduksi hak-hak kaum …
Selengkapnya »