Jakarta, Sejumlah partai politik (parpol) mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (16/10) malam. KPU akan menutup pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 pada pukul 24.00 WIB malam ini. Berdasarkan data yang dihimpun Republika dari helpdesk pendaftaran KPU, hingga pukul 21.00 WIB sudah ada 22 parpol yang …
Selengkapnya »TNI Bentuk Satsiber, Panglima TNI: Mewujudkan Ketahanan Siber
Jakarta, Sebagai bagian dari Institusi TNI, satuan siber (Satsiber) TNI dituntut untuk mampu menjamin terwujudnya ketahanan Siber TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada peresmian Satuan Siber TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2017). Panglima …
Selengkapnya »Rakyat DKI Menanti Janji, Tugas Berat Anies-Sandi
Jakarta akan memulai babak baru pada hari ini. Anies dan Sandi segera dilantik dan siap melayani warga DKI hingga lima tahun ke depan. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik di Istana Negara sore nanti, Senin, 16 Oktober 2017. Tadi malam, Minggu, 15 Oktober 2017, mereka menghadiri gelar doa …
Selengkapnya »Ini Perjuangan Panjang Anies-Sandi, Road To DKI 1
Jakarta, Perjuangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menuju tampuk kepemimpinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbuah manis. Anies-Sandi berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun, untuk meraih itu semua bukan perkara semudah membalik telapak tangan. Mereka melalui perjalanan panjang. Dari mulai proses berpasangan hingga menjadi pemenang …
Selengkapnya »Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal, Ini Penjelasan Kepala BPJPH
Jakarta, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ke depan, proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lantas, bagaimana prosedur penerbitan sertifikat halal? Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan bahwa tatacara penerbitan sertifikat …
Selengkapnya »Pembentukan Densus Antikorupsi Polri, Akankah Efektif?
Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi membutuhkan dana besar. “Totalnya adalah Rp 2,6 triliun,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Dana sebesar itu, kata Tito, akan dibagi untuk beberapa keperluan. Yang pertama, tutur Tito, Rp 786 miliar untuk belanja pegawai. …
Selengkapnya »Ini Manfaat Registrasi Kartu Prabayar dengan Validasi NIK
Jakarta, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait registrasi kartu prabayar. “Penetapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi patut diapresiasi,” kata Rizal di Depok, …
Selengkapnya »Insiden Kerusuhan Di Kantor Kemendagri, Apa Pemicunya?
Jakarta, Pasca kerusuhan yang terjadi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin, Menteri Tjahjo Kumolo mengeluarkan statement terkait Pilkada Tolikara 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya menyebut sudah dua kali menemui massa. “Pertama, saya terima di ruang kerja menteri dan semalam (Selasa malam) saya terima di depan kantor Kemendagri,” tulisnya …
Selengkapnya »Peraturan Baru, Registrasi Kartu Prabayar Akan Divalidasi dengan NIK
Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Aturan itu akan mulai diberlakukan tanggal 31 Oktober 2017. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir …
Selengkapnya »Baca, Kronologi Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
Jakarta, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut larangan atau moratorium atas pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dia menyatakan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan karena semua permasalahan telah diselesaikan dan pihak pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi. “Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!