Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, kecuali sembako. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, …
Selengkapnya »YLKI Tolak PPN 12 Persen, Harusnya Pemerintah Kejar Pajak Pengusaha Kakap dan Pengemplang Bukan Rakyat Kecil
Deras.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada awal tahun 2025. Plt Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi …
Selengkapnya »Pengadilan Swiss Menyita Rekening Bank Keponakan Presiden Terpilih Prabowo dalam Kasus Pajak
Deras.co.id – Dalam putusan yang dipublikasikan pada 3 September 2024, Mahkamah Agung Swiss memberi wewenang kepada otoritas pajak Jenewa untuk menyita rekening bank keponakan presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah tersebut merupakan bagian dari kasus hukum yang melibatkan ayah mereka, taipan bisnis Hashim Djojohadikusumo. Jurnalis investigasi Swiss François Pilet menerbitkan …
Selengkapnya »Menko Polhukam Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu
DERAS.CO.ID – Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud Md mengungkap adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di kementerian keuangan. Temuan ini kata Mahfud Md, di luar transaksi janggal Rp 500 miliar dari rekening eks pejabat ditjen pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. “Saya sudah dapat laporan …
Selengkapnya »Rafael Alun Trisambodo Dipecat Tak Terhormat dari PNS Kemenkeu Karena Tak Patuh Bayar Pajak
DERAS.CO.ID – Kementerian Keuangan memutuskan untuk memecat pejabat Ditjen Pajak Eselon III Rafael Alun Trisambodo (RAT). Rabu, (8/3/2023). Pemecatan tersebut didasarkan atas tindakan-tindakan displin berat yang dilakukan oleh Rafael Alun, salah satunya tidak patuh membayar pajak. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menjelaskan Rafael Alun terbukti tidak menunjukkan integritas …
Selengkapnya »Masyarakat Yang Tidak Melapor SPT Pajak, Siap-Siap Dikena Sangsi Denda
Batas akhir pelaporan SPT tahunan pada 31 Maret 2022 bagi wajib pajak orang pribadi DERAS.CO.ID – Setiap wajib pajak (WP) wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak. Bagi WP orang pribadi, pelaporan SPT tahunan bisa dibuat mulai 1 Januari hingga 31 Maret. Sedangkan badan, batas waktu yang ditetapkan hingga 30 …
Selengkapnya »PT. Bank Sumut Gelar FGD Penyetoran Pajak Negara MPN G3 Bersama Kementerian Keuangan RI
DERAS.CO.ID – Dalam rangka monitoring transaksi kanal Internet Banking Pajak Belanja Pemda pada PT. Bank Sumut selaku Bank Persepsi Pengelola RKUD, PT Bank Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyetoran Pajak Negara melalui Kanal Bayar MPN G3 Internet Banking Pajak Belanja Pemda/SP2D Online dengan Kode Kanal 7020 PT Bank Sumut pada …
Selengkapnya »Cara Ibnu Khaldun Merumuskan Pajak yang Terbaik Untuk Negara
Wacana pajak atas barang-barang kebutuhan pokok sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Pemerintah sedang menyiapkan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyinggung pajak barang-barang pokok dan pertanian. Dalam kondisi ekonomi yang sedang turun karena pandemi covid-19 dan resesi ini, rencana pengenaan pajak barang seperti tertera dalam RUU …
Selengkapnya »Gemah Ripah Loh Jinawi Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman Itulah Indonesia, Kok Bisa Cairkan BPJS Jamsostek Bisa Kena Pajak Progresif!
Jakarta – Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) harus mengetahui aturan main jika ingin mencairkan uangnya sebelum memasuki masa pensiun. Hal ini berkaitan dengan pemotongan saldo dari rekening peserta. Pada dasarnya, peserta tetap bisa mencairkan uang pada program jaminan hari tua (JHT) meski tercatat masih bekerja, yakni dengan …
Selengkapnya »Berhati-Hati Dalam Mengatur Pajak E-Commerce
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce) agar tidak berpengaruh negatif baik bagi industrinya itu sendiri maupun para pelakunya. “Mengingat e-commerce adalah sektor yang baru tumbuh, maka akan lebih baik Pemerintah lebih hati-hati agar kebijakan yang …
Selengkapnya »
DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!