Tiga Capres Adu Gagasan Antikorupsi

DERAS.CO.ID – Jakarta – KPK menggelar program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Tiga paslon capres dan cawapres adu gagasan antikorupsi di markas KPK.

Kegiatan Paku Integritas itu berlangsung Rabu (17/1) mulai pukul 19.00 WIB. Program Paku Integritas telah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, PAKU Integritas formatnya bukan dalam bentuk debat dan adu program. Dia menyebut lewat PAKU Integritas KPK menyampaikan persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi.

Komitmen

Pada saat menyampaikan paparannya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan komitmen antikorupsi jika terpilih di Pilpres 2024. Salah satunya, kata Anies, ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan merevisi Undang-Undang KPK.

Anies awalnya bicara soal hasil survei yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik kepada KPK. Dia mengatakan KPK berada pada peringkat kedua dari bawah dalam survei itu.

“Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi, dan ini dari aspek apa, satu undang-undangnya,” kata Anies.

Dia mengatakan KPK harus jadi berwibawa lagi seperti dulu. Dia mengatakan Undang-Undang KPK harus direvisi.

“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-undang KPK,” sambungnya.

Anies berharap revisi Undang-Undang KPK dapat memperkuat posisi KPK. Anies menegaskan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

“Kami ingin agar revisi ini, akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat, “ujarnya.

Anies bercerita KPK dulu mempunyai standar tinggi soal etika.

Mulanya, Anies memaparkan satu persatu komitmen antikorupsi. Salah satu yang disinggung terkait etika tinggi para pegawai KPK.

“Standar etika yang tinggi di tubuh KPK,” kata Anies.

Anies kemudian mencontohkan para pegawai KPK dulu tidak mau asal ikut makan saat diundang ke suatu tempat. Dia mengatakan pegawai KPK dulu hanya makan menggunakan dana yang diberikan institusi KPK.

“Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK,” ujarnya.

Anies juga berkomitmen memperbaiki proses rekrutmen di KPK. Anies menginginkan rekrutmen pegawai KPK bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi memberantas korupsi.

“Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti yang tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan, maupun rekrutmen staf, bukan sekadar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Sependapat

Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan gagasan soal pemberantasan korupsi. Prabowo sempat menyatakan sepakat dengan ucapan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pentingnya kehendak politik atau political will untuk memberantas korupsi.

“Menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi,” kata Prabowo dalam paparannya.

Prabowo kemudian mengutip semboyan ‘Ing Ngarsa Sung Tuladha’ yang artinya di depan memberikan contoh. Dia mengatakan pentingnya seorang pemimpin memberikan contoh yang baik dalam memberantas korupsi.

“Dan Ing Ngarsa Sung Tuladha, memberi contoh. Pengalaman saya di tentara kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pihaknya mendukung semua langkah KPK dalam menangani korupsi apabila nantinya menjadi presiden terpilih. Dia mengatakan pemberantasan korupsi memang hal yang berat.

“Jadi kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan. Walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya mendukung segala upaya yang tadi disampaikan KPK,” katanya.

Miskinkan

Sedangkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut para koruptor harus dimiskinkan dan dikirim ke Nusakambangan.

Ganjar awalnya bicara terkait cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Dia setuju dengan KPK berkaitan dengan pengisian LHKPN yang tertib.

“Kalau itu tidak jera, detterent effectnya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.

Ganjar bicara soal tindak pidana pencucian uang. Dia menilai pasal TPPU harus ditambahkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani.

“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar menilai RUU Perampasan Aset juga salah satu yang harus segera diselesaikan. Dia menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.

“Pengesahan RUU Perampasan Aset, inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,”ujar dia.

Perkuat LHKPN

Di kesempatan itu, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango sempat menyinggung terkait kepatuhan para pejabat negara dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) saat acara adu gagasan antikorupsi di gedung KPK. Capes nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memastikan persoalan LHKPN bukan perkara yang sulit.

“Instrumen LHKPN, bapak ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar saat memaparkan gagasannya.

Ganjar lantas menjelaskan cara menuntaskan LHKPN. Dia menyebut para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.

“Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang, undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Ini lah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan,” ucap Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyebut persoalan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. Dia menyebut masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.

“Melibatkan KPK, Pemerintah, dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evident base yang memang betul-betul terjadi,” ujar dia.

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendorong pendekatan secara sistemik dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan ingin ada sanksi bagi pejabat yang tak jujur dalam LHKPN.

“Oleh karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian bercerita soal upaya yang dilakukannya untuk mencegah korupsi di Kementerian Pertahanan. Prabowo mengatakan dirinya ingin ada kenaikan pangkat bagi pejabat yang mengurus anggaran besar.

“Sebagai contoh pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Saya melihat di lingkungan tanggung jawab saya di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin,” katanya.

Prabowo mengaku telah mengusulkan agar pejabat yang memiliki tanggung jawab anggaran besar di Kemhan naik pangkat menjadi bintang 3. Namun, katanya, hal itu terhambat birokrasi.

“Ini sudah saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan,” kata dia.

Hambatan

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkap sejumlah hambatan kerja-kerja pemberantasan korupsi di hadapan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

Nawawi pertama-tama menyoroti ketiadaan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak lengkap dan taat melaporkan harta kekayaan (LHKPN).

Nawawi menjelaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak mengatur sanksi yang tegas.

“Akibatnya, saat ini kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10 ribu dari 371 ribu penyelenggara negara,” kata Nawawi.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini merasa ironi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya.

“Untuk itu, KPK meminta komitmen nyata dari calon presiden dan wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik pada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap,” ucap Nawawi.

KPK, lanjut Nawawi, mengharapkan ada pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan terdapat harta yang disembunyikan.

“Kami mohon agar presiden dan wakil presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN kepada presiden untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kedua, Nawawi menyoroti fungsi koordinasi dan supervisi yang menjadi dua dari tugas utama KPK sebagaimana diamanatkan Undang-undang.

“Ingin kami sampaikan pada forum ini kewenangan yang diberikan UU kepada KPK sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun telah memiliki kebijakan, aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut,” ujar Nawawi.

Ketiga, penguatan kelembagaan KPK. Nawawi ingin presiden terpilih menunjuk dan menyerahkan kepada DPR lima pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang cakap, secara teknis mempunyai kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, serta rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat.

Menurut dia, presiden mempunyai peranan penting terhadap hal tersebut.

“Pilihan presiden atas kandidat pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang cakap, berintegritas dan teruji ini akan menunjukkan komitmen penguatan terhadap lembaga KPK,” ujarnya.

Terakhir, Nawawi ingin presiden dan wakil presiden terpilih berperan serta perihal perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi.

“Komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan Kejaksaan RI, Polri, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia harusnya dapat difasilitasi oleh presiden dan wakil presiden,” ucap Nawawi.

Pesan

Nawawi Pomolango juga menyampaikan pesan kepada tiga capres dan cawapres yang hadir dalam adu gagasan pemberantasan korupsi. Nawawi berpesan agar Presiden terpilih memilih Pimpinan KPK yang cakap dan berintegritas.

“Kami minta agar Presiden berkomitmen untuk memilih dan menyerahkan ke DPR hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi, dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat,” kata Nawawi saat memberi sambutan.

Nawawi menyebut pemilihan calon Pimpinan KPK yang tepat oleh Presiden penting untuk perkuatan pemberantasan korupsi. Dia juga berpesan agar Dewan Pengawas KPK juga dipilih dengan kriteria yang sama.

“Pilihan presiden atas kandidat Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang cakap berintegritas teruji ini akan menunjukkan komitmen perkuatan kepada KPK ini,” ucapnya.

Nawawi juga berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa memfasilitasi sinergitas antarlembaga dengan KPK. Khususnya, kata dia, Kejaksaan RI, Polri, dan TNI.

“Membutuhkan juga peran presiden dan wakil presiden, komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan kejaksaan RI, kepolisian RI, termasuk dengan TNI harusnya dapat difasilitasi oleh Presiden dan Wakil Presiden,” ujar dia.

Sumber: hariansib.com