DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
Jakarta, Demi seperangkat emoji Twitter, tim pemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat lalu rela menggelontorkan US$5 juta atau sekitar Rp65 miliar. Dengan emoji tersebut, mereka bermaksud menyerang rival mereka Hillary Clinton.
Gary Coby, direktur kampanye untuk pengumpulan dana dan iklan digital Trump, menyebut keputusan itu terjadi pada Agustus lalu yang disertai restu Konvensi Nasional Republikan. Dalam keterangan tertulisnya, Coby menjelaskan uang emoji “pesanan” itu akan berupa sebuah tangan dengan tas berisi uang serta gambar seseorang yang lari dengan tas penuh uang itu. Kedua emoji tadi ditujukan untuk menyempurnakan hashtag #CrookedHillary yang disiapkan menjadi amunisi sesaat sebelum debat calon presiden pertama. Iming-iming jutaan dolar dari pihak Trump ternyata tak berhasil. Seperti dalam laporan The Verge, Twitter, dalam pernyataan tertulisnya menolak proposal tim kampanye Trump.
“Kami terlibat dalam diskusi dengan sejumlah organisasi politik, termasuk dari kampanye Trump terkait emoji pesanan sebagai iklan kampanye yang lebih luas di Twitter. Kami percaya iklan politik menuntut keterbukaan dan transparansi sehingga permintaan emoji ini tak bisa kami penuhi, dan akhirnya kami putuskan tidak mengizinkan format iklan politik semacam ini ke depannya,” isi pernyataan resmi Twitter seperti dikutip di The Verge.
Mendengar itu, tim kampanye Trump tidak terima. Namun, seperti banyak diulas oleh sejumlah media, belanja iklan online oleh tim kampanye Trump mampu memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai salah satu kunci kemenangan mereka di pilpres AS kali ini. Memesan emoji khusus di Twitter sebenarnya bukan hal terlarang. Disney, misalnya, pernah bekerja sama dengan Twitter untuk membuatkan emoji dalam rangka promosi Star Wars. Begitu pula Taylor Swift untuk kepentingan promo albumnya. Namun, unsur politik yang termuat di proposal kampanye Trump membuat Twitter berpikir ulang.
Laman The Verge menyebut, iklan politik di AS punya kewajiban lebih ketat yang perlu dituruti berdasarkan pedoman komisi pemilihan mereka. Di sana, iklan politik diwajibkan menampilkan sumber dana dan tujuan di akhir iklan. Itu berlaku untuk di semua medium komunikasi publik seperti televisi, media cetak, dan lainnya. Dalam kasus Trump dan Twitter, dengan asumsi permintaan emoji itu dikabulkan, publik tak akan bisa melihat keterbukaan asal-usul emoji pesanan itu. Itu sebabnya, Twitter memutuskan tidak akan menerima iklan politik serupa.
Sumber : cnnindonesia.com
