DERAS.CO.ID Anda Berhak Tahu!
DERAS.CO.ID – Lubukpakam – Deteksi dini adanya AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Deliserdang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang, Mochamad Jeffry, didampingi Kasi Intelijen, Boy Amali, meninjau proses sortir dan lipat surat suara, Senin (15/1/2024), di GOR (Gedung Olahraga) Lubukpakam.
Kehadiran Kajari Deliserdang di Kantor KPU Deliserdang disambut Ketua KPU Deliserdang, Syahrial Effendi bersama Komisioner Timo Dahlia Daulay, Ziaulhaq Siregar dan Mulianta Sembiring.
Mochamad Jeffry mengatakan kehadirannya adalah dalam rangka pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang merupakan upaya dini dalam pencegahan AGHT Pemilu di Kabupaten Deliserdang.
Menurutnya, monitoring itu guna memastikan pelipatan kertas surat suara pemilu yang akan digunakan pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, bisa berjalan lancar dan aman serta berharap agar dalam proses pelipatan surat suara itu tetap harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Kajari Deliserdang mengimbau agar KPU Deliserdang bisa mempercepat proses susun lipat surat suara yang telah sampai, sehingga persiapan logistik berjalan lebih matang.
“Jika terjadi hambatan, bisa langsung diperbaiki sebelum surat suara didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.
Ia berharap KPU Deliserdang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin dengan cara memberikan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Apabila konsep pencegahan berhasil dilakukan, maka akan menciptakan pemilu damai dan berintegritas” katanya.
Sementara itu, Syahrial Effendi, mengatakan, sebelumnya KPU Deliserdang sudah menerima 1.462.917 lembar surat suara Presiden-Wakil Presiden dikemas dalam 733 kotak, beserta 1.000 lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Selanjutnya, surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima 1.462.917 lembar yang dikemas ke dalam 2.926 kotak.
Sedangkan harga jasa yang diberikan untuk sortir dan pelipatan surat suara calon presiden dan wakil presiden Rp300 per lembar. Sementara untuk surat suara DPR, DPD dan DPRD adalah Rp350 per lembar karena lebih besar.
Sumber: hariansib.com
