Gatot Tak Hadiri Bintang Mahaputera, Mahfud MD Beberkan Alasannya

Jakarta, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengatakan menerima pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera, tetapi tak dapat hadir dengan alasan suasana COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan justru Istana telah membagi dua kloter pemberian penghargaan tersebut.

“Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena ini suasana COVID-19. Karena suasana COVID-19 disepakati pada bulan Agustus dulu dipecah dua, separuh bulan Agustus separuh sekarang sehingga suasana COVID-19 terpenuhi standarnya,” kata Mahfud, dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11/2020).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan justru karena suasana COVID-19, pemberian penghargaan Bintang Mahaputera yang lazimnya diberikan pada bulan Agustus kini dibagi dua. Hal itu agar memenuhi standar protokol COVID-19 supaya tidak menciptakan kerumunan.

“Harus rampung tahun ini sebagai hak karena tahun berikutnya sudah ada lagi jadi kalau diberikan tanggal sekarang ini karena memang bulan Agustus disepakati, dipecah dua kali agar tidak berkerumun,” kata Mahfud.

“Bahwa COVID-19 kita melihat ada protokol kesehatan COVID-19 yang ketat baik sebelum masuk ke sini maupun ketika akan masuk, maupun ketika di dalam, itu sudah ada protokol kesehatannya,” ungkapnya.

Diketahui, pada bulan Agustus lalu Fahri Hamzah, Fadli Zon dan tokoh-tokoh lainnya menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri pemberian Bintang Mahaputera dan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apa alasan Gatot tidak menghadiri penghargaan itu?

Penganugerahan Bintang Mahaputera berlangsung pagi ini di Istana Kepresidenan dan Gatot tidak terlihat. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengungkap sekilas isi surat Gatot ke Presiden Jokowi.

“Ya mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju, mungkin kondisi COVID, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI. Di suratnya seperti itu dan juga kepada bapak presiden… dan itu haknya beliau,” kata Heru kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Sumber: detik.com