Geng Bersenjata Kuasai Negara

DERAS.CO.ID – Jakarta – Negara di Kepulauan Karibia sebelah selatan Amerika Serikat (AS), Haiti, kacau betul. Negara dikuasai geng bersenjata, penjara dibobol, dan Perdana Menteri (PM) entah di mana. Ada tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang masih bertahan di negara itu.

Informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Havana, Kuba, dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (5/3).

“KBRI Havana yang membawahi negara Haiti mengimbau 7 WNI yang bekerja sebagai spa terapis untuk waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di ibu kota Haiti, Port au Prince, yang terus memanas sejak awal Februari 2024 akibat janji PM Ariel Henry untuk melaksanakan pemilu pada tanggal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan situasi keamanan di Haiti yang belum kondusif,” tulis KBRI Havana.

Pada 28 Februari lalu, saat Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, berada di Kenya, geng kriminal menyerang Penjara Nasional Port au Prince. Peristiwa itu mengakibatkan 12 orang tewas dan 4.000 narapidana kabur dari penjara, padahal sebagian dari napi itu adalah anggota geng berbahaya.

“Saat ini geng kriminal bersenjata telah menguasai 80% wilayah Ibu Kota Port au Prince,” kata Duta Besar RI di Havana, Nana Yuliana.

Geng terkuat di Haiti bernama Barbecue. Geng ini bertekad menahan Kepala Polisi Nasional Haiti, para menteri, dan akan mencegah PM Haiti Ariel Hendry kembali ke Haiti.

Kekerasan terjadi di mana-mana, pembunuhan acak, penculikan, warga angkat senjata, rumah-rumah dijarah. Bandara ditembaki gangster dan ditutup. Situasi ini tentu berbahaya, termasuk bagi 7 WNI yang bekerja sebagai terapis spa di Haiti.

KBRI Havana menjelaskan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menerbitkan resolusi Nomor 2699/2023 tanggal 2 Oktober, yakni mengerahkan pasukan polisi multinasional (Multinational Security Force/MSS) PBB yang dipimpin Kenya dan diikuti personel dari Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, dan Chad.

Kondisi Haiti masih dalam darurat keamanan selama 72 jam sejak 4 Maret 2024 dan PM Ariel Hendy tidak diketahui keberadaannya. KBRI Havana terus memantau kondisi para WNI.

“Sampai saat ini mereka dalam keadaan aman dan tempat mereka bekerja jauh dari wilayah konflik,” kata KBRI Havana.

Ada tiga strategi dari KBRI Havana untuk melindungi 7 WNI tersebut. Pertama, WNI diimbau untuk tidak keluar rumah dan segera menghubungi hotline KBRI jika terjadi hal yang berbahaya. Kedua, WNI akan dievakuasi lewat jalan darat bila kondisi semakin berbahaya, yakni dievakuasi ke Republik Dominikana. Ketiga, KBRI mendorong 7 WNI itu untuk bekerja di negara lain.

“Mendorong untuk keluar dari Haiti dan mencari pekerjaan di negara Karibia lainnya yang lebih aman,” kata KBRI Havana.

Segera Evakuasi

Duta Besar RI untuk Kuba-yang merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika-Nana Yuliana meminta agar tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, segera meninggalkan negara itu mengingat semakin memburuknya situasi keamanan. “Kami sudah meminta tujuh WNI yang bekerja sebagai spa therapist di Port-au-Prince agar keluar dari Haiti dan bekerja di tempat yang lebih aman. Meskipun mereka belum mau meninggalkan Haiti dengan alasan lokasi mereka bekerja jauh dari tempat kerusuhan, tetapi saya tetap meng-encourage (mendorong) mereka untuk keluar dulu, pindah ke negara lain, hingga situasi aman,” ujar Nana saat dihubungi VOA, Senin (4/3) sore.

Tujuh WNI, yang seluruhnya perempuan, bekerja di dua lokasi spa yang letaknya sekira 40 menit dari lokasi kerusuhan di jantung Port-au-Prince. Selain karena faktor lokasi, hal lain yang membuat mereka bertahan adalah faktor gaji dan penghasilan lain.

JAM MALAM

Pihak berwenang Haiti telah memberlakukan jam malam untuk dapat mengendalikan kembali situasi di jalan-jalan setelah terjadinya aksi kekerasan selama akhir pekan lalu. Kelompok-kelompok bersenjata telah membobol dua penjara terbesar di Haiti dan membuat ribuan penjahat yang sedang menjalani hukuman penjara melarikan diri.

Menteri Keuangan yang juga Penjabat Perdana Menteri Patrick Boivert mengatakan, telah memerintahkan polisi menggunakan segala cara yang legal untuk memberlakukan jam malam dan menangkap semua pelanggar aturan hukum.

Sementara itu, Perdana Menteri Ariel Henry-hingga laporan ini disampaikan-belum diketahui keberadaannya setelah ia menandatangani satu kesepakatan bilateral di Kenya untuk membuka jalan bagi masuknya pasukan multinasional untuk membantu memulihkan keamanan di Haiti.

Situasi di Haiti ini menandai titik terendah baru dalam serangkaian aksi kekerasan di negara berpenduduk 11,5 juta jiwa itu. Sedikitnya sembilan orang tewas sejak Kamis (29/2), empat di antaranya adalah polisi, ketika gerombolan orang bersenjata melakukan serangan terkoordinasi terhadap badan-badan pemerintah di Port-au-Prince. Ini mencakup serangan ke kantor-kantor polisi, bandara internasional dan bahkan stadion sepak bola.

Awasi ketat

Sementara itu, Amerika Serikat pada Senin mengatakan, pemerintahnya “mengawasi ketat” situasi di Haiti di tengah peningkatan kekerasan setelah komplotan bersenjata menyerbu penjara terbesar negara itu akhir pekan ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Matthew Miller mengatakan AS mengutuk upaya komplotan-komplotan tersebut untuk semakin mengacaukan dan mengambil alih Haiti.

“Kami memahami bahwa Perdana Menteri akan kembali ke negaranya, kami pikir penting baginya untuk diizinkan melakukannya,” kata Miller kepada wartawan.

Dia mencatat bahwa banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan telah ditunjuk oleh AS dalam Global Magnitsky Act dan program sanksi obat-obatan terlarang.

“Hal itu juga menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan misi dukungan keamanan multinasional untuk membantu polisi nasional Haiti dalam menghadapi situasi keamanan yang mengerikan di lapangan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya ribuan tahanan melarikan diri dari penjara di Haiti pada Senin setelah komplotan bersenjata menyerbu fasilitas tersebut.

Para anggota komplotan menyerang Penjara Croix des Bouquets di ibukota Port-au-Prince, yang menyebabkan bentrokan dengan aparat keamanan.

Selama terjadi bentrokan, 3.600 tahanan melarikan diri, dan 12 lainnya tewas..

Pemerintah Haiti telah mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan bahwa organisasi kriminal menyerang penjara itu pada dini hari, dan akibat perlawanan polisi, orang-orang bersenjata tersebut meninggalkan lokasi.

Sumber: hariansib.com