Jangan Campur Agama Dengan Politik, Ini Beda Jokowi Dengan Karl Marx

Jakarta, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan bahwa Politik dengan Agama harus dipisahkan. Hal tersebut dianggap sebuah kesalahan besar karena UUD 45 sebagai konstitusi negara tertuang bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Rumah Amanah Rakyat Bela Tanah Air Ferdinand Hutahaean menilai bahwa pernyataan Jokowi tersebut merepresentasikan idiologi komunis yang memisahkan politik dengan agama. Menurut Ferdinand, pernyataan pemisahan agama dengan politik itu menjadi erat hubungannya dengan pernyataan Karl Max maha guru komunis tentang agama.

Meski memang pernyataan Karl Max tersebut didasari oleh era Eropa dan Barat yang menjadikan Agama untuk meredam atau menina bobokan masyarakat dengan penderitaannya.

“Itulah yang melatar belakangi pernyataan tersebut sehingga Komunis menginginkan pemisahan dan menjauhkan agama dari politik. Karena agama telah dijadikan sebagai alat politik,” terang dia.

Lantas mengapa Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik? Dirinya melihat perbedaan antara yang mendasari pernyataan Karl Max dengan pernyataan Jokowi.

Karl Max ingin memisahkan agama dari politik supaya rakyat bangkit, dan Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik supaya rakyat bungkam, karena rakyat telah bangkit dengan kekuatan agama.

“Ini tentu menakutkan bagi kekuasaan yang rapuh. Artinya, negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan yang tentu hanya didapat melalui agama.”

Dia berpandangan, nilai-nilai ketuhanan tentu tidak akan didapat dari paham komunis yang bahkan Atheis, tidak mengakui eksistensi Tuhan.

Sumber : Jokowi Ingin Pisahkan Agama dan Politik, Muhammadiyah: Ini Bertentangan dengan Pancasila

“Jokowi mungkin terjebak oleh para pembisik atau staff berhaluan kiri di Istana sehingga Jokowi kembali harus salah,” imbuh Ferdinand.

Sehingga, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena politik harus dilandasi nilai-nilai Ketuhanan dan etika serta adab yang hanya didapat dari Agama. Namun yang tidak boleh, sambung dia, adalah memperalat agama untuk tujuan politis, memperalat agama untuk meraih kekuasaan.

“Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi saat Pilpres, Umroh dan pake Sorban, itu memperalat agama untuk tujuan politik, itu yang tidak boleh,” bebernya.

Menjadikan agama menjadi isu politik adalah salah, tapi agama dalam politik itu wajib supaya politik menjadi berlandaskan ketuhanan, beradab dan beretika. Memperalat politik untuk menjauhkan agama dari kehidupan manusia menurut hematnya juga tidak boleh. Karena politik harus berlandaskan nilai-nilai luhur agama.

“Itulah yang seharusnya disampaikan Presiden, bukan memisahkan politik dengan agama, karena itu aliran Komunis yang kental,” tandasnya.

Selain itu dia menambahkan, menuntut untuk menghukum penista agama itu adalah sah dilakukan, dan itu bukan mempolitisasi agama hanya karena waktunya bersamaan dengan Pilkada.

Sumber : aktual.com